Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ancaman Keamanan Data dan Perlindungan Pengguna: Perspektif Solichul Huda

U
Penulis: Ubaidillah❯
Ilustrasi peretasan data pribadi melalui internet. (Pixabay.com)
Ilustrasi peretasan data pribadi melalui internet. (Pixabay.com)

Radarbangkalan.id - Pakar teknologi dan informasi dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Solichul Huda,


Advertisement

mengingatkan bahwa pemerintah harus mengantisipasi penyalahgunaan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) yang baru-baru ini diretas.

"Serangan 'ransomware' itu, begitu masuk dia menjalankan aplikasi kecil yang kerjanya mengubah kode database yang mengakibatkan tidak bisa dibuka.

Orang umum bahasanya 'ngunci', kalau di IT istilahnya dienkripsi," ungkap Huda di Semarang, Senin.

Advertisement

Menurutnya, kelompok peretas memang telah memberikan kunci enkripsi PDNS yang diretas sehingga data bisa dibuka kembali.

Namun, peretasan tersebut juga berpotensi menyertakan pengunduhan data-data yang ada.

"Para 'hacker' begitu berhasil masuk, biasanya mereka akan mengunduh semua data. Meskipun data aslinya masih ada di PDNS,

Advertisement

salinan data tersebut juga berada di tangan mereka, yang artinya data itu telah diretas dan dicuri," tambahnya.

Huda menekankan bahwa masalahnya terletak pada keamanan data kependudukan yang bisa disalahgunakan dan diperjualbelikan demi keuntungan atau kepentingan tertentu.

"Bila data kependudukan seperti fotokopi KTP, foto terakhir, hingga sidik jari jatuh ke tangan yang salah,

bisa mengakibatkan dampak serius seperti pembuatan kartu kredit dengan identitas palsu atau pemalsuan data untuk kejahatan lain," jelas pengajar Digital Forensik di Fakultas Ilmu Komputer Udinus Semarang.

Solusi yang disarankan oleh Huda adalah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengeluarkan semacam "surat kehilangan" yang menyatakan bahwa data PDNS 2 telah dicuri dan dianggap hilang.

"Surat kehilangan ini bisa menjadi bukti formal bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan data yang mungkin terjadi di masa depan, jika data tersebut digunakan untuk kejahatan," pungkasnya.

Meski demikian, Huda mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir berlebihan, terutama terkait keamanan uang nasabah di perbankan dalam negeri.

"Sejauh yang saya tahu, bank-bank dalam negeri belum terkoneksi dengan Pusat Data Nasional (PDN),

sehingga risiko penyalahgunaan data untuk bank lokal masih relatif terkendali. Namun, perlu waspada terhadap kemungkinan penyalahgunaan data untuk bank di luar negeri," tambahnya.

Selain itu, Huda juga mengingatkan bahwa masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi perbankan seperti M-banking atau SMS banking lebih rentan menjadi korban.

"Orang-orang yang tidak terakses teknologi perbankan seperti M-banking atau SMS banking mungkin tidak menyadari jika data mereka disalahgunakan.

Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih intensif dalam memberikan edukasi keamanan data kepada kalangan tersebut," tutupnya.

SERAGAM: Salah satu pegawai sedang memotong kain untuk seragam pesanan pelanggan di industry konveksi di Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng Selasa (9/7).
SERAGAM: Salah satu pegawai sedang memotong kain untuk seragam pesanan pelanggan di industry konveksi di Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng Selasa (9/7).

Advertisement

Advertisement
Advertisement