
Radarbangkalan.id - Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) masih menindaklanjuti dugaan kebocoran data pribadi yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Kominfo akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian untuk menangani permasalahan ini.
“Sebelumnya kami telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada 18 September 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi ini,”
ujar Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Menkominfo Prabu Revolusi dalam siaran pers yang diterbitkan pada Sabtu, 21 September 2024.
Prabu menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan sanksi pidana bagi pelanggar.
“Mengungkap data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar.
Sedangkan, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar,” jelas Prabu.
Sebelumnya, pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, menyatakan bahwa 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta.
Teguh menunjukkan tangkapan layar dari forum jual beli data hasil peretasan yang memperlihatkan pengguna anonim bernama Bjorka,
yang mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 6,6 juta data pribadi untuk dijual dengan harga US$ 10 ribu atau setara Rp 152,96 juta.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantah adanya kebocoran data langsung dari sistem mereka. DJP menyatakan bahwa struktur data yang tersebar tidak terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian RI untuk menindaklanjuti dugaan ini sesuai ketentuan yang berlaku.
