Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polri Selidiki Dugaan Kebocoran 6 Juta Data NPWP dan NIK

U
Penulis: Ubaidillah❯
Brigjen Himawan Bayu Aji(KOMPAS.COM/ KIKI SAFITRI)
Brigjen Himawan Bayu Aji(KOMPAS.COM/ KIKI SAFITRI)

Radarbangkalan.id - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dirtipidsiber Bareskrim) tengah menyelidiki dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga dijual di sebuah forum daring.


Advertisement

"Kami bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk menyelidiki kebocoran ini," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim,

Brigjen Himawan Bayu Aji di Jakarta, Selasa (24/9/2024). "Ini adalah kolaborasi, kita tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi permasalahan di ruang siber," tambahnya.

Himawan menjelaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung, dan Polri telah berkomunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik digital terkait insiden ini.

Advertisement

"Apakah ada keterkaitan dengan kejadian sebelumnya, itu sedang kami dalami. Forensik akan membantu menentukan tipologi dan arah penyelidikan lebih lanjut," jelas Himawan.

Himawan menegaskan bahwa Polri terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam penyelidikan kasus ini.

"Proses penyelidikan masih berjalan, dan kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengungkap kasus ini," ujarnya.

Advertisement

Kabar dugaan kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh akun X milik pegiat keamanan siber Teguh Aprianto (@secgron),

yang menunjukkan tangkapan layar dari akun Bjorka. Akun tersebut menawarkan 6 juta data NIK dan NPWP dengan harga 10.000 dollar AS atau sekitar Rp 153 juta.

Tidak Terkait Peretasan PDNS 2 Surabaya

Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada 23 September 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa dugaan kebocoran data NPWP tersebut tidak terkait dengan peretasan yang pernah terjadi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

"Dari data di lapangan, memang NPWP ini tidak masuk di tenan PDNS 2 Surabaya,” kata Hadi. Meski begitu,

Hadi menyebut pihaknya bersama BSSN sedang melakukan validasi terhadap data Direktorat Jenderal Pajak yang diduga bocor tersebut.

“Kemudian, kami juga bekerja sama dengan BSSN, masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan, di antaranya adalah nomor telepon, NIK, dan NPWP,” jelasnya.

Menurut Hadi, tim internal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah menindaklanjuti dugaan kebocoran ini bersama BSSN.

“Tim pengamanan Kemenkeu sudah menindaklanjuti secara internal dan melibatkan tim BSSN. Kami dari Kemenko Polhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran ini,” pungkasnya.

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer