52 Napi Kabur dari Lapas Kutacane, Bupati Aceh Tenggara Siapkan Lahan Relokasi
Radarbangkalan.id - Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhri, menghibahkan tanah seluas 4,1 hektare untuk relokasi Lapas Kutacane yang mengalami kelebihan kapasitas.
Salim Fakhri mengunjungi lapas tersebut pada Selasa, 11 Maret 2025, sehari setelah 52 narapidana melarikan diri dengan melompati pagar.
Dalam kunjungannya, Salim mengimbau para narapidana untuk menjalani masa pidana dengan baik. Ia didampingi oleh anggota Komisi XIII DPR RI asal Aceh, Jamaludin Idham dan Teuku Ibrahim.
Di hadapan Bupati Salim dan anggota dewan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi menyampaikan keprihatinannya atas kondisi warga binaan yang terpaksa tidur di luar kamar hunian karena keterbatasan kapasitas lapas.
Upaya Penangkapan Narapidana Kabur
Hingga saat ini, dari 52 narapidana yang kabur, sebanyak 21 orang telah tertangkap dan menyerahkan diri, sementara 31 lainnya masih dalam pengejaran oleh kepolisian dan TNI.
"Mari benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," kata Mashudi di Lapas Kutacane, Selasa, 11 Maret 2025.
Dalam siaran tertulis yang diterima, Mashudi berdialog langsung dengan warga binaan dan mendengarkan keluhan mereka.
Ia berjanji akan menindaklanjuti permasalahan yang ada serta meminta dukungan dari pemerintah daerah dan anggota dewan.
Baca Juga: THR Pensiunan PNS Dicairkan Lebih Awal, Simak Jadwal dan Besarannya
Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri secara resmi menyerahkan surat hibah tanah kepada Dirjenpas Mashudi sebagai langkah awal relokasi Lapas Kutacane.
Kelebihan Kapasitas dan Solusi Relokasi
Mashudi menjelaskan bahwa Lapas Kutacane mengalami kelebihan penghuni. Lapas yang seharusnya hanya menampung 100 orang kini dihuni oleh 386 narapidana. "Sedangkan kekuatan penjagaan hanya 24 orang dengan setiap shift 7 petugas jaga," ujarnya.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk membangun lapas baru, memberikan hak bersyarat bagi warga binaan,
serta mendistribusikan mereka ke lapas lain yang lebih rendah tingkat hunianya. "Kami berharap kasus pengguna narkotika tidak harus menghuni lapas dan rutan," kata Mashudi.
Layanan makan dan kebutuhan warga binaan lainnya tetap diberikan sesuai ketentuan. Mashudi juga menegaskan bahwa tuntutan warga binaan terkait standar makanan akan diupayakan pemenuhannya.
Selain Lapas Kutacane, sejumlah lapas lain di Aceh juga mengalami kelebihan kapasitas di atas 300 persen dan perlu segera direlokasi atau ditata ulang.
Beberapa di antaranya adalah Lapas Bireun (480 persen), Lapas Idi (600 persen), dan Lapas Lhokseumawe (300 persen).
Program Pelatihan untuk Warga Binaan
Dalam kesempatan tersebut, Mashudi menawarkan program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, sebagai bagian dari upaya ketahanan pangan nasional.
"Kalian akan mendapat pelatihan, dan apabila telah berproduksi akan diberikan imbalan berupa premi, yang sebagian akan ditabung sampai pulang bebas," kata Mashudi.
Pelatihan yang ditawarkan mencakup peternakan, budidaya ikan dan udang, pertanian, serta UMKM lainnya.
Ke depan, Lapas Kutacane diharapkan menjadi bagian dari lumbung ketahanan pangan nasional.
"Tanahnya dari Pak Bupati, diolah oleh warga binaan. Seperti yang saya lihat sepanjang jalan banyak ladang jagung," ujar Mashudi.