Viral Dugaan Pelecehan Seksual oleh Oknum Guru Besar UGM, Ini Tindak Lanjutnya
Radarbangkalan.id - Dunia akademik kembali tercoreng setelah mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan salah seorang oknum guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Edy Meiyanto, oknum guru besar Fakultas Farmasi UGM, diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi dari jenjang S1 hingga S3.
Modus pelecehan seksual dilakukan Edy Meiyanto dengan memanfaatkan posisi strategisnya sebagai dosen pembimbing.
Dalam sesi bimbingan skripsi maupun diskusi akademik, Edy Meiyanto diduga menyisipkan tindakan yang tergolong sebagai kekerasan seksual.
Kasus ini mulai terungkap setelah laporan pertama diterima pada 2024. Namun menurut Sekretaris UGM, Andi Sandi, peristiwa tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak 2023, bahkan mungkin lebih awal.
"Jadi yang kami periksa yang diperiksa oleh teman-teman Satgas itu adalah saksi dan juga korban, itu yang terjadi 2023-2024," jelas Andi, Jumat (04/05/2025).
"Meskipun informasi di luaran itu terjadi sebelum itu. Kejadian-kejadian sebelum laporan itu kami tidak mengetahuinya, artinya di tingkat Satgas kami tidak mengetahuinya karena baru reporting itu di 2024," sambung Andi.
Saat ini setidaknya 13 orang saksi dan korban telah diperiksa oleh tim kampus. Namun yang mengkhawatirkan, sebagian besar kejadian dilaporkan berlangsung di luar lingkungan kampus.
"Ada diskusi, ada juga bimbingan, ada juga pertemuan di luar untuk membahas kegiatan-kegiatan ataupun lomba yang sedang diikuti," ujar Andi Sandi.
Pihak kampus bergerak cepat dengan mencopot Edy Meiyanto dari seluruh jabatan penting, termasuk sebagai Kepala Lab Biokimia Pascasarjana dan Ketua Cancer Chemoprevention Research Center.
"Sudah sejak pelaporan dari fakultas itu sudah dibebastugaskan. Jadi pertengahan 2024 sudah dibebastugaskan sejak laporan dilakukan oleh pimpinan fakultas ke satgas," jelas Andi.
Tindakan Edy Meiyanto dinilai telah melanggar Pasal 3 ayat 2 Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ia terancam sanksi sedang hingga berat.
"Dan keputusan Rektornya itu menyebutkan yang bersangkutan untuk dikenai sanksi sedang sampai berat.
Nah, sanksi sedang sampai berat itu mulai dari skorsing hingga pemberhentian tetap," tegas Andi.
Karena status Edy adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru Besar, maka kewenangan pemberian sanksi penuh tidak hanya berada di tangan universitas.
"Harus dipahami status guru besar itu diajukan kepada pemerintah, ya, khususnya kementerian. Jadi SK-nya itu keputusannya adalah Kementerian.
Oleh karena itu, kalau kemudian guru besarnya mau tidak mau, keputusannya harus dikeluarkan oleh Kementerian. Tidak ada kewenangan itu ke UGM," jelas Andi.
Meski demikian, Menteri Diktiristek telah memberikan kewenangan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil tindakan. Dan UGM memastikan akan menetapkan keputusan resmi setelah libur Idul Fitri.
"Setelah liburan Idul Fitri ini, kita akan menetapkan keputusan itu," tukasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan dalam ruang akademik bisa berpotensi disalahgunakan.
Pihak UGM menegaskan komitmen untuk melindungi korban dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
"Yang utama adalah bagaimana perlindungan terhadap korban dan juga tindak lanjutnya untuk konseling dan juga pendampingan bagi teman-teman korban. Yang utama sebetulnya kami mencegah ke depan tidak terjadi lagi,” pungkasnya.
