Radarbangkalan.id - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, tengah terseret dalam pusaran kontroversi yang memuncak terkait film viral yang dikenal sebagai "Dirty Vote".
Film ini, yang diunggah hanya tiga hari sebelum Pemilu pada 14 Februari 2024, menjadi pusat perhatian masyarakat dan dianggap melanggar masa tenang pemilu.
Dalam "Dirty Vote", tiga ahli hukum yang sebelumnya terlibat dalam tim reformasi hukum di bawah kepemimpinan Mahfud ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), turut serta.
Mereka adalah Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
Partisipasi mereka memunculkan kekhawatiran akan netralitas mereka sebagai akademisi dan ASN.
H Akhmad Jajuli, seorang aktivis sosial dan politik, mengungkapkan perbedaan pandangan dalam sebuah postingan di Instagram @fakta.indo pada Senin, 12 Februari 2024.
Akhmad Jajuli menyoroti penayangan film ini di tengah masa tenang Pemilu, yang seharusnya dijaga dari intervensi politik.
Kritik juga ditujukan kepada kredit akhir film yang mencantumkan 'Salam 4 Jari' sebagai kolaborator,
gerakan yang mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin atau nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.
Kontroversi semakin memuncak karena film ini dirilis menjelang Pemilu, memicu kecurigaan akan adanya motif politik di baliknya.
Keterlibatan Mahfud MD dan tiga ahli hukum dalam film ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan pengaruh politik dalam pandangan mereka terhadap Pemilu 2024.
Sejumlah netizen mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap keterlibatan gerakan politik dalam produksi film yang seharusnya netral dan independen, menyebutnya sebagai pelanggaran etika yang serius.
Reaksi publik bervariasi, dengan sebagian besar mengkritik film ini sebagai upaya manipulasi opini publik menjelang Pemilu,
sementara yang lain mempertanyakan integritas para akademisi yang terlibat dalam proyek ini.
Semua ini menandai kompleksitas dan kontroversi yang melingkupi keterlibatan Mahfud MD dalam kasus "Dirty Vote".***
Editor : Raditya Mubdi