PAMEKASAN, RadarBangkalan.id - Pembangunan Pasar Kolpajung, Pamekasan, yang menelan anggaran Rp 102 miliar dari APBN, masih menyisakan sejumlah persoalan.
Proyek tersebut terkesan tertutup, mulai dari progres pembangunan hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Pembangunan Pasar Kolpajung dimulai pada Juni 2023 dan dijadwalkan selesai pada April 2024. Namun, hingga Desember 2023, progres pembangunannya belum diketahui secara pasti.
Baca Juga: Pembangunan Pasar Kolpajung Pamekasan Tersendat, Rekanan Terkesan Tutup
Kepala Bidang Pengembangan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Handiko enggan memberikan keterangan terkait progres pembangunan pasar tersebut.
Ia hanya mengatakan bahwa pembangunan pasar tersebut bukan di bawah kendali pemerintah daerah, melainkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kalau soal progres, kami tidak tahu. Pembangunan itu kan bukan di kami, itu wilayah kementerian," kata Handiko melalui sambungan telepon, Selasa (6/12).
Baca Juga: PN Sampang Menunda Sidang Tuntutan Pencemaran Nama Baik Terdakwa Fauzan Adima
Handiko menyarankan agar RadarMadura.id mendatangi lokasi pembangunan dan menanyakan kepada rekanan pelaksana.
Namun, pihak PT Adhi Persada Gedung (APG), rekanan pelaksana pembangunan Pasar Kolpajung, enggan memberikan keterangan.
Perwakilan PT Adhi Persada Gedung, Adhi Arief Sulistyono, tidak merespons meski nomor yang bersangkutan aktif.
Baca Juga: Ribuan Petani Tak Terinput di Sistem E-RDKK dan Terancam Tidak Mendapat Pupuk Bersubsidi 2024
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Ismail mengaku heran dengan sikap pemerintah daerah yang tidak mengetahui progres pembangunan Pasar Kolpajung.
Padahal, proposal pembangunan pasar tersebut diajukan oleh pemerintah daerah.
"Kok bisa tidak tahu? Ini kan yang mengajukan pemkab, harusnya disampaikan. Apa masalahnya, kenapa harus tertutup? Disampaikan saja ke masyarakat. Toh, ini bentuk transparansi," pinta Ismail.
Baca Juga: Mengenal Generasi Z: Karakteristik, Gaya Belajar, dan Tantangan Pendidikan di Indonesia
Ismail meminta agar pemerintah daerah dan Kementerian PUPR segera membuka informasi terkait pembangunan Pasar Kolpajung. Hal itu penting untuk transparansi dan akuntabilitas publik.
"Masyarakat berhak mengetahui progres pembangunan pasar tersebut. Jangan sampai nanti ada penyimpangan," kata Ismail.
Berikut adalah sejumlah persoalan yang muncul dalam pembangunan Pasar Kolpajung:
- Progres pembangunan yang belum diketahui secara pasti.
- Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan terkesan tertutup.
- Pemerintah daerah mengaku tidak mengetahui progres pembangunan.
Persoalan-persoalan tersebut perlu segera diselesaikan agar pembangunan Pasar Kolpajung dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target. ***
