RadarBangkalan.id - Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta - Senin (26/2), Bentara Budaya menjadi panggung perdebatan yang intens seputar penyaluran dana untuk program makan siang gratis oleh pasangan Prabowo-Gibran.
Mahfud MD menciptakan kejutan dengan mendesak agar alokasi dana ini dimasukkan dalam APBN Perubahan 2025,
dengan kritik bahwa RAPBN 2025 masih mencerminkan jejak pemerintahan sebelumnya, yaitu Jokowi-Amin.
Dalam perspektif Mahfud, kebijakan makan siang gratis perlu diartikan dalam konteks program pasangan Prabowo-Gibran,
dengan penekanan pada keterkaitan waktu antara pengeluaran APBN dan kepemimpinan yang mendorong inisiatif tersebut.
Ia menegaskan perlunya menyelaraskan arah kebijakan dengan pemerintahan yang baru, yang diharapkan terbentuk pada tahun 2025.
"Mestinya, alokasi untuk program makan siang gratis ini menjadi bagian dari APBN Perubahan 2025 yang akan disusun oleh pemerintahan baru.
Perubahan ini diharapkan akan disetujui pada bulan Juni tahun 2025," tegas Mahfud, menggarisbawahi pentingnya proses yang tepat dalam penentuan alokasi anggaran.
Meskipun Mahfud menyuarakan pandangan kritisnya, ia berupaya meredakan potensi kontroversi dengan mengakui bahwa usulannya masih sebatas wacana.
"Tetapi, meskipun demikian, hal ini mungkin hanya sebatas wacana atau usulan belaka. Namun, dari segi prosedur,
langkah-langkahnya haruslah ditetapkan oleh pemerintahan yang baru," terang Mahfud, menciptakan keseimbangan dalam mengekspresikan pendapatnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memasuki tahap pembahasan program-program baru presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan urgensi inklusi program ikonik, termasuk makan siang gratis Prabowo-Gibran.
"Kita harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Ini tentu menjadi pertimbangan utama, dan Bappenas saat ini sedang aktif menggarapnya," papar Suharso, menyoroti tahap awal pembahasan yang masih dalam proses.
Suharso menjamin bahwa RKP dan RAPBN yang lebih terperinci akan disusun setelah hasil resmi Pilpres 2024 diumumkan oleh KPU.
"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman resmi dari KPU tentang presiden terpilih.
Tetapi, kerangka dasarnya telah disiapkan," tegas Suharso, menekankan keteraturan prosedural dan hukum dalam perencanaan serta penetapan anggaran negara.
Dengan semangat yang meluap, pemerintah terus berupaya menjelajahi langkah-langkah menuju implementasi program-program baru yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.***
Editor : Raditya Mubdi