RadarBangkalan.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memangkas anggaran pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) pada tahun anggaran 2025 secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pengurangan ini berdampak pada jumlah lokasi pemasangan PJU yang kini hanya difokuskan di satu titik saja.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan, Akhamad Roniyun Hamid, mengungkapkan bahwa anggaran pengadaan PJU tahun 2025 hanya sebesar Rp 75 juta.
Dana ini diprioritaskan untuk pemasangan PJU di ruas jalan kabupaten yang berada di Desa Kanegarah, Kecamatan Konang.
Baca Juga: Sudah Dua Pekan Berlalu, Pelaku Kasus Curanmor di Kamal Masih Belum Terungkap
“Anggaran sangat terbatas, jadi pemasangan hanya dilakukan di satu titik lokasi,” ujar pria yang akrab disapa Oon tersebut, Selasa (6/5).
Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 lalu, program pengadaan PJU menghabiskan anggaran Rp 190 juta dan berhasil direalisasikan di dua lokasi, yakni Kecamatan Sepulu dan Klampis.
Oon menambahkan, keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada pemasangan baru, tetapi juga pada pemeliharaan dan pengadaan sarana pendukung seperti kendaraan skylift. Tanpa alat tersebut, perawatan lampu PJU dilakukan dengan fasilitas seadanya.
“Beberapa program pendukung pengadaan PJU tidak bisa kami jalankan. Kami berusaha memaksimalkan yang ada,” tuturnya.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, memahami kondisi keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, efisiensi anggaran membuat pemerintah harus memprioritaskan program-program yang dianggap lebih mendesak.
Baca Juga: Polres Sampang Tangkap Pelaku Pembacokan di RSUD Ketapang
“Salah satu alternatifnya adalah dengan memaksimalkan pemeliharaan lampu PJU yang sudah ada,” kata Fadhur.
Ia juga mengimbau para camat di Kabupaten Bangkalan untuk aktif dalam melaporkan kerusakan lampu PJU di wilayahnya agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Dishub. Untuk pengadaan lampu PJU baru, Fadhur mendorong adanya peran aktif dari pemerintah desa.
“Jangan hanya bergantung pada anggaran dari pemerintah kabupaten. Pemerintah desa juga harus proaktif,” tegasnya. ***
Editor : Agus Sulaiman