BANGKALAN,Radarbangkalan.id– Mesin birokrasi Pemkab Bangkalan mulai diuji. Usai 100 hari kerja bupati, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) jadi sorotan tajam. DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bangkalan tak tinggal diam. Mereka menggelar diskusi publik bertajuk “Meneropong Kinerja OPD Pasca 100 Hari Kerja Bupati”.
Diskusi yang digelar terbuka itu berlangsung gayeng. Para kepala OPD, mahasiswa, akademisi, hingga tokoh masyarakat duduk satu forum. Semua bicara apa adanya. Ada yang memaparkan capaian, ada pula yang menyodok kelemahan.
Kepala Bappeda Bangkalan, Eko, menjadi salah satu kepala OPD yang diundang dan turut memberikan gambaran terkait postur anggaran saat ini. Ia menjelaskan bahwa pembangunan daerah saat ini fokus pada lima prioritas: infrastruktur, air bersih, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan publik, serta penguatan ekonomi dan pendidikan masyarakat.
“Contohnya sekarang perekaman KTP sudah bisa di kecamatan. Warga tidak perlu lagi jauh-jauh ke Mal Pelayanan Publik (MPP),” ujar Eko.
Bukan cuma pelayanan. Soal anggaran, Pemkab Bangkalan disebut berhasil menggaet Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp180 miliar tahun ini. Dana tersebut diproyeksikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: KONI Bangkalan Berambisi Pertahankan Posisi Sepuluh Besar dengan 28 Cabor
Namun, Eko mengingatkan bahwa efisiensi tetap jadi prinsip utama. “Efisiensi bukan berarti menurunkan kualitas. Justru dengan anggaran terbatas, kinerja OPD harus lebih terukur dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sayangnya, di balik geliat perencanaan itu, ada PR besar yang belum tersentuh tuntas: minimnya PAD. Kadin Bangkalan dan beberapa akademisi yang hadir secara terbuka menyebut bahwa PAD Bangkalan terlalu kecil.
“PAD kita cuma Rp4,8 miliar. Angka segitu jelas nggak cukup untuk dorong pembangunan. Butuh terobosan,” ujar ketua Kadin Bangkalan Supae dihadapan peserta diskusi.
Solusinya? Pemkab harus aktif menelisik potensi yang bocor. Pengelolaan sumber daya lokal juga diminta lebih transparan dan berbasis data. “Kalau potensi yang ada bisa dioptimalkan, PAD pasti bisa naik,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati LIRA Bangkalan Mahmudi Ibnu Khotib juga memberikan sorotan tajam. Ia menilai OPD punya tanggung jawab besar dalam menyukseskan program kepala daerah.
Baca Juga: BUMD Bangkalan Ibarat Kambing Betina yang Dipaksa Melahirkan Uang
“OPD harus aktif. ASN itu melekat 24 jam. Tanpa mereka, program bupati hanya jadi wacana,” tegas Mahmudi.
Ia juga memuji langkah bupati yang sudah mulai menyusun RPJMD sejak sebelum dilantik. Artinya, niat kerja serius sudah ditunjukkan sejak awal. Tapi tetap, eksekusinya ada di tangan OPD.
Salah satu hal yang disorot Mahmudi adalah pelayanan PDAM. Ia menyayangkan air Bangkalan tidak dimanfaatkan oleh industri besar seperti PT PAL yang justru membeli dari Gresik.
“Kalau PDAM kita difasilitasi, air itu bisa jadi pemasukan. Bisa dongkrak PAD. Tapi kenapa harus ke Gresik? Ini yang perlu ditertibkan,” sesalnya.
Diskusi ditutup dengan kedatangan wabup Bangkalan Fauzan Jakfar, yang ternyata turut menyakisakan diskusi secara live di tiktok. Dihadapan peserta diskusi termasuk kepala OPD Fauzan Jakfar mengaku, pemerintah saat ini tidak anti kritik.
“OPD harus terus diawasi agar selama 5 tahun on the track dan bisa memberikan janji politik sesuai yang tertuang dalam RPJMD,” ucapnya.
Dia berkeyakinan OPD saat ini sudah satu visi dan misi dengan bupati dan wabup. “Kita selalu tekankan, kita sekarang berada dalam satu tubuh dalam pemerintah kab. Bangkalan. Kami solid kami kompak, kami akan terus bersama-sama melaksanakan pembenahan di kab. Banhkalan,"pungkasnya.
Editor : Mohammad Sugianto