BANGKALAN, RadarBangkalan.id– Rencana pengembalian sistem parkir dari metode konvensional ke skema berlangganan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Sebab, pemerintah daerah masih menunggu rekomendasi dari ketua DPRD Bangkalan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan Akhmad Roniyun Hamid menjelaskan, perubahan kebijakan terkait retribusi parkir membutuhkan proses yang cukup panjang.
Baca Juga: Putusan MK: Pemilu Daerah Mundur, Jabatan DPRD Bisa Diperpanjang
Salah satu tahap penting adalah memperoleh rekomendasi dari ketua DPRD Bangkalan yang kemudian akan diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur (Jatim).
”Jika rekomendasi tersebut disetujui, kami akan menggelar rapat bersama Bupati dan Polres Bangkalan untuk membahas teknis pelaksanaannya,” terang pria yang akrab disapa Oon itu.
Dia menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa menerapkan sistem parkir berlangganan kembali.
Persiapan matang harus dilakukan agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat.
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Salurkan Rp 712 Juta untuk Bedah Rumah, 26 Penerima Jadi Sasaran
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik parkir.
Tujuannya, masyarakat yang telah membayar retribusi secara berlangganan tidak lagi dimintai biaya tambahan oleh juru parkir.
”Kami juga akan menyiapkan pengawas yang membawahi para juru parkir untuk mencegah terjadinya pungutan liar,” jelasnya.
Mantan sekretaris DPRD Bangkalan itu menambahkan, kemungkinan besar kebijakan parkir berlangganan baru dapat diberlakukan pada 2026. ”Tahun ini tampaknya belum memungkinkan,” tambahnya.
Baca Juga: Abdul Munib: Dari Lantek, Menjadi Pelita bagi Pendidikan di Bangkalan
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengimbau agar sishub dapat memaksimalkan pendapatan dari sistem parkir konvensional yang saat ini masih berlaku.
Dia menekankan pentingnya pengawasan agar praktik pungutan liar tidak terjadi setelah parkir berlangganan diberlakukan kembali.
”Ketika nanti parkir berlangganan diterapkan kembali, tidak boleh ada lagi pungli,” tegasnya. (za/jup)
Editor : Ina Herdiyana