BANGKALAN, RadarBangkalan.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini kembali ditunjukkan tahun ini.
Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp 2,2 miliar digelontorkan untuk peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) taman kanak-kanak (TK) yang tersebar di Kota Salak.
Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ini dikelola oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan dalam bentuk 30 paket program.
Baca Juga: 4,4 Ton Benih Jagung Manis Asal Thailand Dimusnahkan Karantina Jatim, Terinfeksi Bakteri Berbahaya
Di antaranya, enam paket pembangunan ruang kelas baru (RKB), lima paket rehabilitasi, satu paket pavingisasi, serta 21 paket untuk perencanaan dan pengawasan teknis.
Fokus pembangunan ini menyasar 11 TK, baik negeri maupun swasta. Untuk proyek pembangunan RKB, alokasi anggarannya berkisar antara Rp 100 juta hingga lebih dari Rp 500 juta.
Sementara untuk rehabilitasi dan pavingisasi berada pada kisaran Rp 85 juta sampai Rp 150 juta.
Namun hingga memasuki pertengahan tahun anggaran, belum ada satu pun proyek fisik yang digarap.
Baca Juga: Operasi Patuh Semeru 2025 Digelar Serentak, 55 Personel Disiagakan Polres Bangkalan
Kepala Dispendik Bangkalan Moh. Yakub menegaskan, seluruh paket tersebut masih dalam tahap finalisasi perencanaan.
”Insyaallah bulan depan mulai dikerjakan. Target kami selesai tahun ini,” ujarnya.
Yakub menjelaskan, program ini lahir dari hasil penjaringan aspirasi. Untuk TK swasta, pembangunan merupakan usulan dari pokok pikiran (pokir) anggota dewan serta musrenbang.
Sedangkan TK negeri berasal dari usulan internal dinas. ”Harapannya, agar akses pendidikan lebih merata dan seluruh siswa bisa menikmati fasilitas pendidikan sesuai standar nasional,” katanya.
Baca Juga: Dua Bulan Lebih Tak Kunjung Dilimpahkan, Kasus Pemerasan Oknum LSM dan Irban Jalan di Tempat
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkhurrahman mendesak dinas terkait untuk segera merealisasikan proyek tersebut.
Menurut dia, peningkatan fasilitas pendidikan anak usia dini menjadi salah satu prioritas pembangunan 2025.
”Kalau memang memungkinkan penunjukan langsung, jangan menunggu tender. Tahun ajaran baru harusnya jadi momentum percepatan,” tandasnya. (lil/yan)
Editor : Ina Herdiyana