BANGKALAN, RadarBangkalan.id – Dugaan pemotongan bantuan pangan (banpang) beras tidak hanya terjadi di Desa Genting, Kecamatan Konang, tetapi juga di desa-desa lain di Bangkalan.
Direktur Perum Bulog Cabang Madura Ahmad Rofi’i mengungkapkan bahwa dia telah mendengar isu mengenai penyunatan penyaluran banpang di Desa Genting serta adanya kabar serupa di beberapa wilayah lainnya.
”Nanti saya akan coba tanyakan dan telusuri lebih lanjut,” ujarnya pada Selasa (5/8).
Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pada Senin (4/5), Rofi mengeklaim bahwa penyaluran bantuan beras di Bangkalan berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) serta sesuai dengan aplikasi banpang.
”Kami juga memantau di aplikasi 20 kg (bantuan yang diberikan). Ketika ditanyakan kepada koordinator 20 kg juga, nanti saya akan coba tanyakan lagi tentang perkembangannya,” sebutnya.
Rofi’i menegaskan bahwa setiap penyaluran banpang beras selalu diawasi oleh perwakilan dari Bulog karena perusahaan tempatnya bekerja ditunjuk sebagai penyalur program pemerintah pusat tersebut.
Mengenai indikasi data penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, Rofi’i mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
Sebba, data penerima berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).
”Kami hanya bertugas menyalurkan beras kepada yang terdaftar sesuai jumlah,” tuturnya.
Dia menambahkan, pemotongan bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak dapat dibenarkan meskipun untuk pemerataan.
”Penerima harus mendapatkan 20 kg untuk bulan Juni dan Juli. Kami sudah melakukan rapat koordinasi dan monitoring dari awal,” katanya.
Baca Juga: Pendaftar Bantuan Modal Usaha IKM Bangkalan 2025 Turun, Anggaran Rp4,2 Miliar Terancam Tak Terserap
Sementara itu, Kepala Desa Genting Hofi mengakui adanya pemotongan bantuan beras yang diberikan kepada KPM.
Dia beralasan hal itu dilakukan untuk pemerataan karena banyak warganya yang lebih layak, tetapi tidak masuk daftar penerima.
”Data-data yang ada harus dirombak ulang karena tidak tepat sasaran. Petugas harus turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan pihak desa agar diketahui siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkhurrahman mendorong pemerintah untuk memperbaiki data penerima bantuan agar penyaluran bantuan bagi warga kurang mampu tepat sasaran dan polemik serupa tidak terulang di masa mendatang.
”Saya sudah menyarankan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah, agar data tersebut diperbaiki. Masalah bantuan sembako ini harus disempurnakan lagi. Perbaikan data itu wajib. Jika ada yang tidak layak menjadi penerima, sebaiknya tidak usah meminta,” sarannya.
Dia juga menyoroti bahwa masyarakat sering marah ketika tidak mendapatkan bantuan beras meskipun secara ekonomi mereka sudah tidak layak menerima bantuan. Hal itu mendorong kepala desa untuk mengambil kebijakan.
”Kadang-kadang kepala desa terpaksa harus mengambil kebijakan agar semua mendapatkan bantuan. Bukan karena diambil sendiri oleh kepala desa, tetapi agar semua bisa mendapatkan. Jika ada yang tidak diberi, mereka marah. Inilah dilema yang dihadapi,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Ina Herdiyana