SAMPANG – Anggaran tagihan listrik lampu penerangan jalan umum (PJU) terancam tidak cukup. Sebab, Pemkab Sampang tidak menambah anggaran pada perubahan anggaran keuangan (PAK). Padahal, sisa anggaran dipredikasi hanya cukup hingga November.
Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang Hery Budiyanto menyampaikan, biaya bulanan listrik PJU memang besar.
Dalam setahun, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar. Biaya yang dihabiskan setiap bulan berkisar Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.
Dia mengutarakan, anggaran biaya listrik PJU yang terserap lebih dari separo. Menurut dia, anggaran tersebut tidak akan cukup untuk membayar tagihan listrik hingga Desember.
Sebagai antisipasi, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran saat pembahasan PAK.
Hery mengungkapkan, pihaknya meminta tambahan anggaran sesuai yang dibutuhkan yakni sekitar Rp 400 juta sampai Rp 450 juta.
Namun, kemampuan anggaran daerah tahun ini sangat terbatas sehingga usulan tersebut tidak diakomodasi.
”Mungkin anggaran yang ada hanya cukup membayar tagihan sampai bulan November saja. Misal ada sisa, mungkin tidak cukup menanggung untuk pembayaran satu bulan,” ungkapnya.
Karena itu, tagihan listrik PJU berpotensi nunggak lagi seperti tahun lalu. Hery menjelaskan, pihaknya akan bersurat pada perusahaan listrik negara (PLN) untuk meminta penundaan pembayaran. Sisa yang belum terbayar akan dilunasi dan diambilkan dari APBD 2026.
”Kami juga aktif memantau dan memastikan tidak ada sambungan liar yang bisa menimbulkan tagihan membengkak. Semoga saja anggaran yang tersisa masih cukup,” harapnya.
Ketua LSM Fakta Jatim Mohammad Hakim menilai, tagihan listrik yang harus dibayar bergantung daya yang digunakan.
Semestinya kebutuhan anggaran tersebut sudah terhitung sejak awal sehingga bisa diantisipasi.
Karena itu, pihaknya mengingatkan agar penggunaan daya listrik sesuai kebutuhan. ”Anggaran ini sebenarnya sudah pasti digunakan. Maka, idealnya bisa disiapkan dari awal sesuai yang dibutuhkan,” tukasnya. (jun/bil)
Editor : Ina Herdiyana