BANGKALAN – Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bangkalan harus digenjot.
Sebab, realisasi retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) masih minus ratusan juta rupiah.
Kabid Tata Bangunan DPRKP Bangkalan Nur Taufiq menyatakan, capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari PBG baru Rp 800 juta di akhir bulan lalu. Sementara target PAD yang dibebankan Rp 1.150.000.000.
”Tidak hanya perumahan yang ditarik retribusi. Tetapi semua bangunan, termasuk bangunan usaha juga harus mengurus PBG,” kata Taufiq, Senin (8/9).
Pihaknya optimis target PAD dari sektor PBG akan tercapai di akhir tahun. Sebab, target retribusi itu sudah disesuaikan dengan potensi bisnis properti di Kota Salak yang semakin meningkat.
Itu menjadi peluang bagi pemkab untuk memastikan semua bangunan mengantongi PBG.
”Selain bangunan rumah, fasilitas umum (fasum) di perumahan juga dikenakan retribusi. Seperti pavingisasi dan drainase,” tegasnnya.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkhurrahman meminta DPRKP bekerja lebih maksimal untuk mencapai target PAD di akhir tahun nanti. Pihaknya tidak ingin target PAD yang disepakati tidak tercapai.
”Bila perlu ke depan targetnya terus ditingkatkan. Sehingga kondisi fiskal Bangkalan semakin kuat dan tidak lagi bergantung dengan dana transfer,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Ina Herdiyana