BANGKALAN, RadarBangkalan.id – Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Bangkalan dinilai belum berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu, tak memberikan kontribusi pendapatan terhadap pemerintah desa.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhur Rosi menyatakan, BUMDes yang digadang-gadang akan menopang perekomonian di desa belum memberikan dampak signifikan. Sebab, banyak BUMDes yang tidak sehat.
Sebab itu, pihaknya meminta pemerintah mengoptimalkan pembinaan agar semua BUMDes bisa berkembang.
Baca Juga: Gasak Mesin Pertukangan, Dua Pria Asal Modung Diciduk Polisi
”Saya kira banyaknya BUMDes yang tidak sehat perlu dukungan dan peran pemerintah,” ujarnya.
Saat ini pemerintah menghadirkan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP). Itu akan menjadi masalah baru terhadap pengembangan BUMDes. Karena itu, pemerintah desa (pemdes) harus memiliki rancangan baru agar BUMDes berkembang secara berkelanjutan.
”Kopdes (koperasi desa) kini menjadi ancaman baru terhadap keberlangsungan BUMDes yang ada lebih awal,” ucapnya.
Sebenarnya, sambung Rosi, jika pemdes dapat mengelola BUMDes secara maksimal, bisa memberikan dampak yang cukup nyata bagi pendapatan desa dan masyarakat. Tetapi masalahnya, selama ini masih banyak BUMDes yang tak terkelola secara maksimal.
Baca Juga: Mengaku Polisi, Pria Asal Sepulu Tipu Janda hingga Puluhan Juta Rupiah
Polisi Demokrat itu menambahkan, seharusnya BUMDes dapat menangkap peluang dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun faktanya, sangat sedikit BUMDes yang memanfaatkan peluang itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Andul Aziz tidak dapat dikonfirmasi tentang banyaknya BUMDes yang mati suri. Dia beralasan tengah mengikuti kegiatan di Surbaya. ”Saya masih ada diklat,” ucapnya singkat. (za/jup)
Editor : Ina Herdiyana