RadarBangkalan.id - Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memunculkan sorotan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah berbagai polemik yang mengiringi pelaksanaannya, mulai dari kasus keracunan makanan hingga kontroversi penggunaan anggaran, kasus hukum tersebut dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Baca Juga: Diwarnai 3 Kartu Merah, Meksiko Awali Piala Dunia 2026 dengan Kemenangan 2-0
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, menilai persoalan yang kini muncul bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Menurutnya, masalah tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah kelemahan tata kelola yang telah terjadi sejak awal pelaksanaan program.
Menurut Gabriel, Program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan pola pengelolaan yang cenderung sentralistis dan kurang melibatkan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan.
Baca Juga: Tak Cuma Rugikan Ekonomi, Korupsi Ternyata Berdampak pada Kesehatan Mental
Ia menjelaskan bahwa program yang dianggap sebagai prioritas nasional umumnya memiliki karakter pengelolaan yang lebih tertutup dan terkonsentrasi pada lingkaran pengambil keputusan tertentu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi ruang pengawasan sekaligus memperbesar risiko munculnya persoalan dalam pelaksanaan.
Selain itu, Gabriel menyoroti penerapan kebijakan yang dirancang secara nasional dan diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, pendekatan tersebut berisiko mengabaikan perbedaan kondisi, kebutuhan, serta kapasitas daerah yang sangat beragam.
Baca Juga: Rahasia Kopi Lebih Sehat, Tambahkan Bumbu Dapur Ini untuk Bantu Turunkan Risiko Diabetes
Ia menilai pemerintah daerah seharusnya memiliki peran lebih besar dalam pelaksanaan program agar kebijakan dapat menyesuaikan karakteristik dan kesiapan masing-masing wilayah.
Pengawasan dan Akuntabilitas Dinilai Masih Lemah
Gabriel juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG. Dengan besarnya anggaran yang digunakan serta cakupan program yang menjangkau seluruh Indonesia, sistem kontrol yang kuat dinilai menjadi kebutuhan utama untuk mencegah penyimpangan.
Baca Juga: Klaim Membengkak, BPJS Kesehatan Butuh Suntikan Dana Rp 20 Triliun
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan lembaga auditor negara selama ini masih cenderung bersifat reaktif karena baru berjalan setelah muncul persoalan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa potensi penyimpangan dapat diminimalkan apabila pemerintah membangun sistem kontrol dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan sejak awal pelaksanaan program.
Selain pengawasan internal, Gabriel menilai kontrol publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis juga belum berjalan secara optimal. Berbagai kritik yang muncul terkait kualitas program, efisiensi anggaran, hingga kasus keracunan makanan disebut belum mendapatkan respons yang memadai.
Baca Juga: Harga Obat Mulai Naik Imbas Rupiah Melemah, Menkes Budi Buka Suara
Usulan Evaluasi Menyeluruh Program MBG
Meski mengapresiasi langkah pemerintah yang memproses hukum mantan pimpinan BGN, Gabriel menilai penindakan terhadap individu saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Ia menekankan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, hingga mekanisme pertanggungjawaban program.
Sebagai langkah awal, Gabriel mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap desain kelembagaan MBG dengan melibatkan para ahli independen dari berbagai bidang, termasuk gizi, tata kelola pemerintahan, dan keuangan publik.
Baca Juga: Cara Mengatasi Anak Takut Dokter Gigi, Coba Program First Dental Visit dari Medikids
Bahkan, ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara program selama satu hingga dua bulan untuk memberikan ruang evaluasi yang lebih objektif dan mendalam.
Menurutnya, evaluasi tidak seharusnya hanya dilakukan oleh birokrasi pemerintah atau pihak yang terlibat langsung dalam program, melainkan juga melibatkan para pakar yang memiliki kompetensi dan independensi dalam menilai efektivitas pelaksanaan MBG.
Baca Juga: Sering Kerja di Kafe Sambil Bawa Laptop? Waspada Saraf Kejepit Mengintai
Kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN diharapkan menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat secara optimal.
Editor : Ubaidillah