RadarBangkalan.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap hasil investigasi awal terkait kasus kematian dr Icha, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Leona Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur. Dari hasil investigasi tersebut, Kemenkes menemukan dugaan intimidasi terhadap dr Icha, memastikan penanganan medis telah sesuai prosedur, serta menyoroti lemahnya koordinasi perlindungan tenaga kesehatan di daerah.
Meski demikian, Kemenkes menegaskan hasil investigasi secara rinci tidak dapat dipublikasikan karena kasus tersebut kini telah masuk dalam proses penyelidikan kepolisian. Temuan yang disampaikan kepada publik hanya mencakup poin-poin utama yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kesehatan dan sistem pelayanan di daerah.
Baca Juga: Rahasia Panjang Umur Wanita 101 Tahun, Rutin Zumba hingga Selalu Bersyukur
Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Farianti, menjelaskan bahwa investigasi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal bersama Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
1. Kemenkes Temukan Dugaan Intimidasi terhadap dr Icha
Salah satu temuan penting dalam investigasi adalah adanya dugaan intimidasi dan kekerasan verbal yang dialami dr Icha saat menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis.
"Pertama, adanya dugaan perlakuan kekerasan verbal dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat terhadap dr Icha," ujar Yuli dalam konferensi pers secara daring, Jumat (3/7/2026).
Temuan tersebut menjadi perhatian serius Kemenkes karena menyangkut keselamatan tenaga medis saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Penyebab Gelombang Panas Ekstrem di Eropa, BMKG Ungkap Fenomena Heat Dome dan Omega Block
2. Penanganan Pasien Sudah Sesuai Standar Operasional
Kemenkes juga memastikan tindakan medis yang dilakukan dr Icha maupun tim rumah sakit telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), khususnya dalam penanganan pasien yang mengalami gigitan ular.
Yuli menjelaskan bahwa pemberian Serum Anti Bisa Ular (SABU) tidak dapat dilakukan kepada seluruh pasien secara otomatis. Penggunaan serum harus berdasarkan indikasi medis yang telah ditetapkan karena pemberian tanpa indikasi justru berisiko membahayakan pasien.
Baca Juga: Badai Petir Kembali Ganggu Piala Dunia 2026, Duel Meksiko vs Ekuador Ditunda Satu Jam
Menurutnya, baik RSUD Kefamenanu maupun Rumah Sakit Leona telah menjalankan prosedur penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Koordinasi Perlindungan Nakes Dinilai Belum Berjalan Optimal
Selain dugaan intimidasi, Kemenkes juga menyoroti lemahnya koordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada tenaga medis.
Yuli menyebut masih terdapat kesenjangan besar dalam sistem perlindungan tenaga kesehatan di daerah sehingga perlu segera diperbaiki.
"Pada saat tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu dilindungi dan dilakukan intervensi, koordinasi itu tidak berjalan. Kami melihat ada gap yang sangat besar," katanya.
Menurut Kemenkes, perbaikan sistem koordinasi menjadi langkah penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Baca Juga: Inggris Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026 Usai Comeback Dramatis Lawan Kongo
Hasil Lengkap Menjadi Kewenangan Kepolisian
Meski investigasi internal telah selesai dilakukan, Kemenkes tidak akan membuka seluruh hasil pemeriksaan kepada publik karena proses hukum telah ditangani oleh kepolisian.
Yuli menegaskan bahwa investigasi kasus dr Icha berbeda dengan investigasi kasus dr Mytha yang sebelumnya pernah dilakukan Kemenkes.
Kemenkes Tegaskan Perlindungan Tenaga Kesehatan
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, meminta seluruh rumah sakit di Indonesia memperkuat sistem keamanan serta perlindungan terhadap tenaga medis, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Ia menegaskan setiap rumah sakit wajib memiliki standar operasional yang menjamin keselamatan tenaga kesehatan saat bertugas.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Hadirkan REHAB 3.0, Tunggakan Iuran Bisa Dicicil Harian hingga Mingguan
Azhar juga mengingatkan bahwa perlindungan tenaga kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025.
Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki hak untuk menghentikan pelayanan apabila merasa terancam atau berada dalam kondisi yang tidak aman.
Selain itu, masyarakat yang melakukan intimidasi, kekerasan verbal, maupun kekerasan fisik terhadap tenaga kesehatan dapat dijerat tidak hanya dengan Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Baca Juga: Diet Mentimun Jepang Diklaim Turunkan 11 Kg dalam 2 Bulan, Ini Fakta dan Risikonya
Editor : Ubaidillah