Obat Peserta BPJS Disebut Dikurangi, Dirut Ungkap Penyebab dan Solusinya

Ubaidillah • Dipublikasikan Kamis, 19 November 2026 | 06:11 WIB
Foto: Wisma Putra
Foto: Wisma Putra

 

Radarbangkalan.id - Keluhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengenai obat yang diberikan tidak sesuai jumlah dalam resep dokter ramai dibicarakan di media sosial. Salah satu peserta mengaku hanya menerima 10 butir obat, padahal resep dokter mencantumkan kebutuhan untuk 30 hari.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan kondisi tersebut bisa terjadi karena distribusi obat yang belum merata. Menurutnya, penyedia obat terkadang lebih memprioritaskan rumah sakit besar di perkotaan dibandingkan fasilitas kesehatan di daerah.

Baca Juga: BPOM Temukan 39 Obat Herbal Ilegal Mengandung Bahan Kimia, Ada Risiko Gangguan Ginjal

Keluhan tersebut disampaikan melalui akun media sosial @dha***. Pengguna akun itu mempertanyakan pembatasan pemberian obat bagi peserta BPJS Kesehatan yang mengandalkan layanan JKN untuk pengobatan.

"Hari ini jadi saksi gimana obat" BPJS bener" dikurangin. Dapat resep 30hari, dikasih cuma 10biji. Pembatasan obat katanya. Gimana nasib orang yg bener" ngandelin BPJS buat pengobatan sakit mereka?" tulis akun @dha*** dikutip detikcom, Rabu (18/11/2026).

Dirut BPJS Sebut Distribusi Obat Belum Merata

Menanggapi keluhan tersebut, Prihati mengatakan salah satu kemungkinan penyebab pasien tidak mendapatkan obat sesuai resep adalah distribusi obat yang belum merata di sejumlah fasilitas kesehatan.

Baca Juga: Sering Kencing 40 Kali Sehari, Wanita Ini Baru Tahu Penyebabnya Setelah Bertahun-tahun

Ia menilai penyedia obat terkadang lebih memilih menyalurkan produk ke rumah sakit besar di perkotaan. Akibatnya, fasilitas kesehatan di daerah berpotensi mengalami kekurangan pasokan.

"Perilaku penyedia kadang-kadang lebih senang (distribusi) ke rumah sakit yang besar, rumah sakit yang di kota, yang daerah-daerah kurang," kata Prihati saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Rutin Minum Kopi Ternyata Bisa Mengubah Bakteri Usus, Ini Temuan Peneliti

BPJS Ungkap Skema Pemenuhan Obat hingga 30 Hari

Prihati mengatakan terdapat skema yang dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan obat tersebut. Salah satunya dengan membagi pemenuhan obat melalui fasilitas rumah sakit dan apotek yang bekerja sama.

Sebagai contoh, apabila paket INA-CBGs mencakup pemberian obat selama tujuh hari, sisa kebutuhan hingga 30 hari dapat dipenuhi melalui apotek mitra.

"Jadi misalkan 7 (hari) paket INA-CBGs, 23 (hari) kami berikan di luar itu, di apotek-apotek kerja sama. Supaya lengkap 30 hari," katanya.

Menurut Prihati, pemberian obat kepada pasien pada prinsipnya harus tetap sesuai dengan resep dokter. Skema tersebut diharapkan dapat membantu peserta JKN memperoleh obat sesuai kebutuhan pengobatan.

Baca Juga: Dikira Sakit Maag, Lansia 70 Tahun Ternyata Punya Gumpalan Makanan Keras di Lambung

Baca Juga: Viral Pacaran dengan AI, Psikiater Ungkap Cara Menolong Orang yang Sulit Bedakan Realitas

BPJS Soroti Pengadaan Obat yang Belum Terpusat

Prihati juga menilai persoalan kekurangan obat di lapangan berkaitan dengan pengadaan dan distribusi yang belum terkoordinasi secara terpusat.

Baca Juga: Sering Mulas dan Ingin BAB Setelah Ngopi? Studi Ungkap Efek Kopi pada Usus

Ia menyebut pemerintah perlu mempertimbangkan skema volume based procurement atau pengadaan berdasarkan volume kebutuhan. Dengan cara tersebut, pengadaan obat diharapkan lebih terkoordinasi dan memiliki daya tawar harga yang lebih baik.

"Terkoodinir terpusat, bisa menyebabkan harga yang lebih negotiable, margin-nya dan tidak fragmented. Seperti direktur rumah sakit beli sendiri, kepala apotek beli sendiri, kepala puskesmas beli sendiri," katanya.

Ia berharap pengadaan obat ke depan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi oleh pemerintah atau pihak yang ditunjuk pemerintah sehingga persoalan distribusi dan ketersediaan obat di fasilitas kesehatan dapat diatasi.

Editor : Ubaidillah
obat resep distribusi obat bpjs kesehatan jkn