RadarBangkalan.id - Pemilu 2024 akan menjadi momen penting bagi Indonesia, karena akan menentukan arah masa depan negara ini.
Salah satu faktor yang akan berpengaruh besar adalah suara Generasi Z atau Gen Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 dan 2012.
Gen Z merupakan generasi yang melek digital, kritis, dan beragam. Mereka juga memiliki pandangan dan preferensi yang berbeda dengan generasi sebelumnya.
Menurut data KPU, jumlah pemilih Gen Z pada Pemilu 2024 diperkirakan mencapai 46,8 juta suara atau 22,85 persen dari total pemilih.
Jumlah ini lebih besar dari generasi Baby Boomer (13,73 persen) dan Pre-boomer (1,74 persen), tetapi lebih kecil dari generasi Milenial (33,60 persen) dan X (28,07 persen).
Meski demikian, suara Gen Z tetap berpotensi menjadi penentu kemenangan bagi calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik dan calon anggota legislatif.
Namun, bagaimana cara menjangkau dan meyakinkan Gen Z untuk menggunakan hak pilihnya?
Apa yang menjadi pertimbangan dan harapan mereka terhadap pemimpin dan wakil rakyat?
Bagaimana peran media sosial dan media online dalam membentuk opini dan partisipasi politik Gen Z?
Media Sosial sebagai Sumber Informasi Politik
Salah satu karakteristik Gen Z adalah penggunaan media sosial sebagai sumber informasi politik.
Menurut survei IDN Research Institute, bekerja sama dengan Advisia yang hasilnya disusun dalam buku Indonesia Gen Z Report (IMGR) 2024, mayoritas Gen Z cenderung lebih menyukai mencari berita melalui jejaring media sosial.
Bahkan angkanya menggambarkan bahwa Gen Z cenderung meninggalkan media televisi dan cetak.
Hal ini sejalan dengan riset UMN Consulting yang melibatkan 802 Gen Z dari Jabodetabek. Riset ini menemukan bahwa Gen Z paling mudah diterpa oleh informasi politik di media sosial.
Selain itu, Gen Z juga memiliki pandangan pemimpin ideal harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), melek digital, dan tidak memiliki riwayat korupsi.
Gen Z juga memberikan red flag terhadap politisi yang kerap memberikan janji manis serta menggunakan jabatan semena-mena.
Media sosial tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam politik, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Banyak pakar komunikasi digital menyebut, tahun 2024 sebagai “Tahun Pemilu TikTok”.
Peran TikTok semakin penting sebagai sumber informasi bagi generasi muda, bahkan menjadi mesin pencari mereka.
Algoritma TikTok sangat efisien dalam membanjiri feed pengguna dengan konten.
Salah satu contoh pengaruh media sosial dalam politik adalah kemenangan Hillary Lasut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termuda Indonesia, yang terpilih pada Pemilu 2019.
Wakil asal Sulawesi Utara ini meraup 70.345 suara dan berhasil masuk parlemen karena aktif berkampanye di media sosial.
Tantangan dan Harapan Gen Z terhadap Politik
Meski media sosial menjadi sumber informasi politik bagi Gen Z, bukan berarti mereka mudah terpengaruh oleh konten yang disajikan.
Gen Z merupakan generasi yang kritis, selektif, dan beragam. Mereka tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak memiliki sumber yang jelas dan kredibel.
Mereka juga tidak segan untuk melakukan verifikasi dan melaporkan informasi yang salah atau menyesatkan.
Gen Z juga memiliki harapan yang tinggi terhadap pemimpin dan wakil rakyat yang akan mereka pilih.
Mereka menginginkan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas, kompeten, dan bertanggung jawab.
Mereka juga mengharapkan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa, seperti kemiskinan, ketimpangan, korupsi, intoleransi, dan perubahan iklim.
Namun, tantangan terbesar bagi Gen Z adalah politik uang. Menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Network, 35,7 persen Gen Z mengaku menerima uang atau barang dari calon legislatif pada Pemilu 2019.
Angka ini lebih tinggi dari generasi lain, seperti Milenial (32,5 persen), X (30,8 persen), Baby Boomer (28,6 persen), dan Pre-boomer (25,9 persen).
Politik uang merupakan praktik yang merugikan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Politik uang membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya secara rasional dan objektif.
Politik uang juga membuat calon legislatif tidak bekerja sesuai dengan mandat rakyat, tetapi lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
Oleh karena itu, Gen Z harus cerdas dan kritis dalam menggunakan hak pilihnya.
Mereka harus memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan kriteria dan harapan mereka, bukan karena iming-iming uang atau barang.
Mereka juga harus aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah dan legislatif.
Suara Gen Z di Pemilu 2024 bukan hanya sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab untuk masa depan Indonesia. ***
