RadarBangkalan.id - Tahun 2024 menjadi periode penting di mana pemerintah terus melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Berbagai program bansos, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, bansos beras, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP), terus digulirkan dalam upaya memberikan dukungan kepada warga yang membutuhkan.
Indonesia Budget Center (IBC) mencatat bahwa ratusan triliun rupiah telah dialokasikan oleh pemerintah untuk bansos.
Namun, menghadapi tahun pemilu atau periode politik, dana bansos ini menjadi rentan untuk dimanfaatkan sebagai alat kampanye bagi pasangan calon tertentu.
Arif Nur Alam, Direktur Eksekutif IBC, menyoroti peningkatan jumlah bansos menjelang Pemilu 2024.
Sebagai contoh, alokasi dana untuk tahun 2024 direncanakan mencapai Rp 496,8 triliun, meningkat sebesar Rp 53,3 triliun atau 12 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran perlindungan sosial pada 2023 yang mencapai Rp 443,5 triliun.
"Jelang pemilu, program ini memiliki potensi untuk menjadi tsunami atau dimanfaatkan sebagai alat politik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kontestasi politik pada Pemilu 2024," ujar Direktur Eksekutif IBC tersebut di Jakarta, pada Minggu, 7 Januari 2024.
Namun, tidak hanya kekhawatiran terkait politisasi penyaluran bansos yang muncul. Baru-baru ini, ada usulan untuk menunda penyaluran bansos kepada masyarakat selama periode pemilu.
Abhan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2020, berpendapat bahwa penyaluran bansos di tengah-tengah kampanye Pemilu 2024 perlu dievaluasi dengan seksama.
Salah satu pertimbangan adalah apakah proses penyaluran sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau malah tidak mengikuti pedoman yang ada.
"Menurut saya, pada tahun 2024, bansos tetap ada. Sementara itu, pemilu tinggal sebulan setengah. Menurut saya, akan lebih bijaksana jika penyaluran bansos pada tahun 2024 ini ditunda setelah pemilu untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan masalah lainnya," ujar Ketua Bawaslu periode 2017-2022 tersebut di Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024.
Bagaimana tanggapan beragam terhadap penyaluran bansos selama tahun pemilu?
Sementara itu Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, mengungkapkan bahwa pemberian bansos secara berkelanjutan berisiko mempertahankan tingkat kemiskinan.
Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara dengan media yang ditayangkan di kanal Youtube resmi Wapres RI pada Sabtu (6/1).
"Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan, jadi bagaimana supaya bansos ini makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit", ujar Ma'ruf Amin.
Ma'ruf menekankan bahwa anggaran sosial dari APBN memiliki keterbatasan.
Dilain sisi anggaran tersebut harus efektif dalam mengatasi kemiskinan, ia berpendapat bahwa fokus anggaran sebaiknya tidak hanya terpaku pada perlindungan sosial, melainkan juga diarahkan pada upaya pemberdayaan. ***
Editor : Azril Arham