RadarBangkalan.id – Setelah Pemilu 2024 mencapai puncak pada 14 Februari lalu, sorotan kini beralih pada residu-residu yang masih menyisakan potensi konflik dan perpecahan di tengah umat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi pusat perhatian, menyuarakan keprihatinan dan menawarkan solusi untuk mengatasi potensi konflik tersebut.
Meskipun pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai berjalan lancar secara umum, Ketua Komisi Dakwah MUI, Ahmad Zubaidi,
mengakui adanya residu yang berpotensi menimbulkan konflik, terutama terkait suara penolakan atau keraguan mengenai akuntabilitas penghitungan suara.
Dalam menjawab tantangan ini, MUI memberikan panggilan kepada para pendakwah dan ulama untuk turut serta dalam mendamaikan umat.
"Tugas kita sebagai pendakwah atau ulama adalah menyatukan umat," tegas Ahmad Zubaidi dalam acara Halaqah Dakwah di Jakarta pada 19 Februari.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, menyoroti pentingnya berpolitik dengan bijak sambil tetap menjaga persaudaraan.
Ia menekankan agar penceramah tidak mencampuradukkan unsur politik praktis dalam ceramah keagamaan mereka.
Cholil Nafis juga memberikan respons terhadap kritik terhadap proses hitung cepat hasil Pemilu 2024, menegaskan bahwa kritik seharusnya disampaikan dalam koridor akademik.
Untuk mengatasi keraguan terhadap hasil perhitungan, Cholil menyatakan bahwa jalur hukum telah disiapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tujuan menjaga martabat demokrasi di Indonesia.
Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, turut meramaikan perbincangan dengan membahas kontroversi seputar SIREKAP yang dimiliki oleh KPU.
Meski mengakui adanya kesalahan dalam pengunggahan data C1 di SIREKAP, Ismail menegaskan pentingnya keberadaan SIREKAP untuk menjaga akuntabilitas publik.
Menolak usulan penutupan sementara layanan SIREKAP, meskipun terdapat kesalahan input, Ismail berpendapat bahwa SIREKAP merupakan alat penting yang membantu publik memantau rekapitulasi hasil Pemilu dari tingkat TPS hingga nasional.
"SIREKAP bukan hanya alat bantu, tetapi juga landasan utama bagi masyarakat untuk memahami rekapitulasi manual KPU di berbagai level," tandas Ismail.
Dengan adanya SIREKAP, peluang manipulasi suara dalam Pemilu dapat diminimalisir karena publik dapat memantau prosesnya secara transparan.
Ismail memberikan contoh viralnya jumlah suara yang diperoleh oleh Komeng sebagai calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat, menekankan bahwa tanpa SIREKAP, masyarakat tidak akan mengetahui perolehan suara tersebut.
MUI dan tokoh-tokoh terkait berupaya keras untuk mengatasi potensi konflik pasca-Pemilu serta menjaga integritas,
dengan menyoroti peran ulama dalam mendamaikan umat dan pentingnya SIREKAP untuk menjaga transparansi proses demokrasi di Indonesia.
Dengan sinergi antara para penceramah dan ulama, upaya tersebut diharapkan mampu memberikan solusi ampuh menghadapi dinamika pasca-Pemilu yang masih menyisakan ketegangan di kalangan umat. ***
Editor : Raditya Mubdi