RadarBangkalan.id - Ketegangan geopolitik global semakin memperumit keadaan perekonomian Indonesia, memicu kekhawatiran akan potensi terjadinya krisis ekonomi. Dalam laporan terbaru, sejumlah analis ekonomi menggambarkan gambaran yang tidak menggembirakan, terutama dengan eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik.
Josua Pardede, seorang ekonom dari Bank Permata, menyoroti urgensi langkah-langkah pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Salah satu titik fokus adalah program subsidi harga gas bumi untuk sektor industri, atau yang dikenal dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Pardede menekankan bahwa kebijakan HGBT, yang pada awalnya dirancang sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, kini menghadapi risiko menjadi beban keuangan negara. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap sektor-sektor industri yang membutuhkan subsidi tersebut menjadi krusial untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pemulihan ekonomi.
Implementasi kebijakan HGBT juga berpotensi memperbesar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah penurunan penerimaan negara akibat kenaikan impor bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan surplus neraca perdagangan barang Indonesia, sementara penerimaan negara cenderung menurun seiring dengan stabilisasi harga komoditas. Situasi ini semakin memperburuk risiko twin deficit yang dihadapi Indonesia, yaitu pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal.
Meskipun sebagian berpendapat bahwa kebijakan HGBT perlu dipertahankan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global, pendapat lain menilai bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tidak cukup kuat sebagai dasar kebijakan ekonomi jangka panjang.
Pardede menekankan pentingnya meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan teknologi produksi, efisiensi biaya, dan penurunan biaya logistik. Menurutnya, langkah-langkah fundamental seperti itu lebih efektif dalam jangka panjang daripada kebijakan subsidi harga gas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan pentingnya menjaga kesehatan APBN dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan HGBT harus mempertimbangkan keseimbangan antara meningkatkan daya saing korporasi dan menjaga kestabilan fiskal negara.
Dengan situasi perekonomian yang semakin rentan akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Editor : Raditya Mubdi