RadarBangkalan.id - Ketegangan politik global semakin membebani perekonomian Indonesia, memunculkan ancaman serius terhadap potensi krisis ekonomi. Para ahli ekonomi memperingatkan tentang eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi dalam negeri.
Josua Pardede, ekonom dari Bank Permata, menyoroti urgensi tindakan pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang tepat. Salah satu fokus penting adalah program subsidi harga gas bumi untuk sektor industri, atau yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Menurut Pardede, kebijakan HGBT, awalnya ditujukan sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, kini dapat menjadi beban tambahan bagi keuangan negara. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sektor-sektor industri yang membutuhkan subsidi tersebut sangat diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pemulihan ekonomi.
Selain itu, implementasi kebijakan HGBT juga dapat memperbesar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah situasi di mana penerimaan negara menurun akibat kenaikan impor bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan surplus neraca perdagangan barang Indonesia, sementara penerimaan negara cenderung menurun seiring dengan stabilisasi harga komoditas. Situasi ini semakin memperburuk risiko twin deficit yang dihadapi Indonesia, yaitu pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal.
Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan HGBT perlu dipertahankan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global, pendapat lain menilai bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tidak cukup kuat sebagai dasar kebijakan ekonomi jangka panjang.
Pardede menekankan pentingnya meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan teknologi produksi, efisiensi biaya, dan penurunan biaya logistik. Menurutnya, langkah-langkah fundamental seperti itu lebih efektif dalam jangka panjang daripada kebijakan subsidi harga gas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya menjaga kesehatan APBN dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan HGBT harus mempertimbangkan keseimbangan antara meningkatkan daya saing korporasi dan menjaga kestabilan fiskal negara.
Dengan kondisi perekonomian yang semakin rentan akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Editor : Raditya Mubdi