RadarBangkalan.id - Indonesia bersiap menghadapi tantangan musim kemarau yang semakin mengintensifkan kekeringan meteorologis.
Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, dalam beberapa waktu ke depan, Indonesia diprediksi akan mengalami penurunan curah hujan yang signifikan, disertai dengan kenaikan suhu dan evapotranspirasi.
Kekeringan meteorologis terjadi saat terjadi anomali cuaca dan iklim yang ditandai dengan kurangnya curah hujan dalam rentang waktu tertentu, yang kemudian diikuti oleh peningkatan evapotranspirasi dan suhu udara.
Dampaknya meliputi penurunan produktivitas pertanian dan berbagai masalah lingkungan.
BMKG menggunakan beragam indeks, seperti Standardized Precipitation Index (SPI) dan Palmer Drought Severity Index (PDSI), untuk mengevaluasi skala kekeringan.
Analisis BMKG menunjukkan bahwa kondisi kering telah mulai melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan khatulistiwa.
Perkiraan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21-30 hari atau lebih.
Menurut Dwikorita, sekitar 19% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, dan diprediksi wilayah lainnya akan segera mengikuti dalam beberapa dasarian ke depan. Kondisi kekeringan diperkirakan akan berlangsung hingga akhir September.
Pantauan terhadap anomali iklim global menunjukkan bahwa Indeks ENSO (El Niño–Southern Oscillation) saat ini netral, tetapi diprediksi akan beralih ke fase La Niña lemah pada Juli-Agustus-September 2024.
Meskipun demikian, fenomena ini tidak diharapkan mempengaruhi musim kemarau yang akan datang.
BMKG memperingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menyebabkan curah hujan bulanan sangat rendah di beberapa wilayah, seperti Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Adanya titik panas awal juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, memerlukan perhatian khusus.
Untuk mengatasi dampak kekeringan, BMKG merekomendasikan langkah-langkah mitigasi, seperti penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk mengisi waduk-waduk dan meningkatkan ketersediaan air tanah.
Kolaborasi antara instansi terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) serta Kementerian Pertanian (Kementan), juga dianggap penting untuk memastikan konektivitas jaringan irigasi yang memadai.
Dwikorita menekankan perlunya kesiapan dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menghadapi kekeringan meteorologis ini.
Laporan tentang kondisi iklim dan upaya kesiagaan telah disampaikan kepada Presiden agar mendapat perhatian khusus, sehingga risiko dan dampak yang mungkin timbul dapat diminimalkan.
Dengan antisipasi yang matang dan kerja sama yang solid antara pemerintah, BMKG yakin bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan kekeringan ini dengan lebih baik. ***
