RadarBangkalan.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program andalan yang cukup menarik, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mungkin ada kekhawatiran soal dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi tenang saja!
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas memastikan bahwa program ini tidak akan membebani APBN lebih jauh.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, menjelaskan bahwa anggaran untuk program MBG sudah termasuk dalam alokasi anggaran pendidikan.
Jadi, jangan khawatir, MBG tidak akan menambah defisit APBN atau memerlukan pinjaman tambahan.
Menurut Scenaider, meskipun ada pembicaraan tentang kemungkinan pendanaan dari luar negeri, hal ini sangat tidak mungkin akan mempengaruhi defisit APBN.
"Pendanaan dari luar negeri? Oh tidak, itu masih dalam tahap eksplorasi. Tapi kemungkinan besar, ini tidak akan memperberat postur defisit," kata Scenaider saat ditemui di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin (2/9/2024).
Pemerintah hanya menggunakan pinjaman untuk program-program yang bisa menambah pendapatan negara.
Dari sisi pembiayaan, Scenaider menyebut anggaran MBG kemungkinan besar akan diambil dari dana cadangan pendidikan.
"Kami tidak akan menggunakan pinjaman. Prinsip kami adalah bahwa pinjaman harus digunakan untuk kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan. Jadi, kemungkinan besar dana MBG akan berasal dari anggaran cadangan pendidikan atau mungkin realokasi dari dana-dana terkait," jelasnya.
Sebagai informasi, anggaran untuk MBG pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan program dan operasional Badan Gizi Nasional.
"Anggaran masih Rp 71 triliun. Itu sudah mencakup semua kebutuhan, termasuk operasional badan," ungkap Dadan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (20/8/2024).
Program MBG ini direncanakan akan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta sekolah-sekolah keagamaan.
Jadi, jika Anda mendengar tentang program ini, tahu saja bahwa semuanya sudah diatur dengan baik tanpa menambah beban APBN. ***
Editor : Azril Arham