Radarbangkalan.id - Kemunculan tiga calon perempuan dalam Pilgub Jawa Timur tahun ini menjadi sorotan publik.
Hal ini dianggap sebagai angin segar dalam kontestasi pilkada, mengingat jarang terjadi semua kandidat dalam satu pemilihan diisi oleh perempuan.
Siti Aminah, pakar politik dari Universitas Airlangga Surabaya, menyatakan bahwa meskipun fenomena ini penting, kehadiran perempuan di Pilgub Jatim belum sepenuhnya mengakomodasi isu gender dan perempuan.
Menurutnya, masyarakat sering kali menggaungkan kesetaraan gender, namun masih sulit membedakan perempuan sebagai jenis kelamin dan gender.
"Jika masyarakat menganggap kehadiran Luluk Nur Hamidah, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini sebagai bentuk akomodasi terhadap isu perempuan, maka seharusnya para calon gubernur ini memahami kebutuhan serta aspirasi kaum perempuan," ujar Siti Aminah.
Namun, Aminah juga menekankan bahwa partai politik (parpol) yang mengusung mereka lebih fokus pada kemenangan daripada membawa isu kesetaraan gender.
Menurutnya, isu gender seringkali tersisih oleh instrumen kampanye yang lebih mengutamakan kepentingan parpol untuk menang.
Siti Aminah mengungkapkan bahwa masyarakat masih cenderung melihat perempuan dari segi jenis kelamin, bukan kesetaraan gender.
Ia menegaskan, pemimpin perempuan yang benar-benar memperjuangkan isu perempuan harus bisa membuktikan melalui kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi perempuan.
Para calon gubernur perempuan diharapkan dapat membuktikan terwujudnya kesetaraan gender selama masa jabatan mereka.
Namun, kehadiran tiga calon perempuan ini belum sepenuhnya memengaruhi pola pikir masyarakat.
Banyak pemilih yang datang ke TPS bukan karena kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, melainkan karena alasan pribadi atau insentif yang ditawarkan.
Menurut Aminah, masyarakat lebih mengenal kandidat perempuan berdasarkan latar belakang personal mereka, seperti Risma yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, dan Khofifah sebagai Ketua Muslimat NU.
"Masyarakat perlu didorong untuk lebih kritis dalam melihat visi, misi, serta program para calon saat kampanye," jelasnya.
Sebagai pemilih yang cerdas, masyarakat harus mengingat janji-janji kampanye dan menyampaikan aspirasi jika calon yang mereka pilih berhasil memenangkan pilkada.
Hal ini penting agar keterlibatan perempuan dalam pemerintahan tidak hanya muncul sebagai tren saat pilkada.
Aminah menilai, ada persepsi publik bahwa kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki semakin terbuka dalam politik.
Meski demikian, isu kesetaraan gender masih belum menjadi prioritas utama dalam kampanye politik.
Isu-isu ekonomi, seperti BPJS dan bantuan sosial (bansos), cenderung lebih diutamakan dalam kampanye, karena parpol berfokus pada kemenangan.
Aminah juga menambahkan bahwa belum ada riset yang secara konkret menunjukkan bahwa kehadiran pemimpin perempuan otomatis dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di daerah.
Harus ada parameter yang terukur, seperti indeks keadilan, indeks korupsi, indeks kesejahteraan, dan lainnya, untuk menilai efektivitas pemimpin perempuan.
Meski begitu, Aminah menekankan pentingnya menjaga momentum keterlibatan perempuan dalam politik, agar tidak hanya meriah saat proses pencoblosan saja.
Ia mengusulkan bahwa parpol harus melakukan regenerasi dan redefinisi untuk memastikan perempuan bisa terus terlibat dalam jabatan politik, bukan hanya digunakan sebagai alat kemenangan politik semata. ***
