JAKARTA,Radarbangkalan.id – Dinamika politik di Senayan kembali bergejolak. Lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Keputusan ini berlaku serentak mulai Senin, 1 September 2025.
Mereka adalah Uya Kuya dan Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, serta Adies Kadir, Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar.
Langkah pertama datang dari Partai Amanat Nasional. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengumumkan penonaktifan Uya Kuya dan Eko Patrio dari Fraksi PAN.
Viva menyebut keputusan itu didasarkan pada perkembangan politik yang menghangat. Meski tidak dijelaskan detail alasan, ia meminta publik tetap tenang.
“Percayakan penyelesaian persoalan ini kepada pemerintah. PAN akan tetap berdiri di sisi rakyat,” ujarnya.
Partai NasDem mengambil langkah tegas terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Surat penonaktifan ditandatangani langsung Ketua Umum Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim.
Alasannya, pernyataan dua kader populer itu dianggap menyakiti perasaan rakyat dan menyimpang dari nilai perjuangan partai.
Isu makin panas setelah publik tersulut oleh sikap sejumlah anggota DPR terkait tunjangan yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah.
“Kami tidak bisa mentolerir pernyataan yang melukai hati masyarakat,” tegas Hermawi.
Tak hanya PAN dan NasDem, Partai Golkar juga ikut merapikan barisan. Adies Kadir, salah satu tokoh senior yang menjabat Wakil Ketua DPR, dinonaktifkan dari keanggotaan DPR oleh DPP Golkar.
Partai berlambang pohon beringin itu menilai keputusan ini penting untuk memperkuat disiplin, menjaga etika politik, sekaligus merespons aspirasi rakyat yang sedang marah atas sikap wakilnya di Senayan.
Langkah serentak ini jadi catatan baru dalam sejarah parlemen. Jarang sekali lima anggota DPR dari tiga partai berbeda dinonaktifkan pada waktu yang sama.
Publik menilai, langkah partai-partai besar ini merupakan bentuk tekanan politik dari suara jalanan. Gelombang demonstrasi yang menolak tunjangan DPR belakangan memang membesar dan menekan partai untuk segera bertindak.
Keputusan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa partai tak mau kehilangan simpati rakyat di tengah situasi panas.
Editor : Mohammad Sugianto