RadarBangkalan.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan komitmennya untuk secara sungguh-sungguh menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah yang diprediksi masih tersisa sebanyak 6 juta bidang tanah pada tahun 2024.
Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah acara penyerahan sertifikat tanah di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu (27/12/2023).
Jokowi berharap upaya ini dapat memastikan bahwa pada tahun 2024 seluruh lahan tanah di Indonesia telah terdaftar dan memiliki sertifikat.
Menurut Jokowi, jika target penerbitan sertifikat untuk 6 juta bidang tanah tersebut tidak dapat tercapai pada tahun 2024, pemerintah masih akan melanjutkannya hingga tahun 2025.
Presiden menyoroti fakta bahwa pada tahun 2015, terdapat 126 juta bidang tanah yang perlu disertifikatkan, dan saat itu baru 46 juta bidang lahan yang berhasil bersertifikat.
Dengan kemampuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hanya dapat mengeluarkan 500 ribu sertifikat tanah per tahun, dibutuhkan waktu 160 tahun untuk menyelesaikan sertifikat bagi 80 juta bidang lahan yang belum bersertifikat pada saat itu.
Sejak saat itu, pemerintahan Jokowi telah giat dalam mendorong penyelesaian sertifikat tanah di seluruh Indonesia.
Diperkirakan bahwa pada tahun 2024, hanya akan tersisa 6 juta bidang tanah yang harus diselesaikan penerbitan sertifikatnya.
Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti hukum atas tanah yang dimiliki, yang dapat mencegah terjadinya konflik lahan.
Dalam acara penyerahan sertifikat tanah di Sidoarjo, Jokowi secara simbolis menyerahkan lebih dari 3.000 sertifikat tanah, termasuk dari kategori redistribusi aset/reforma agrarian dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Ia memberikan penekanan pada nilai ekonomi yang muncul dari proses pendaftaran tanah, yang telah mencapai Rp 6.066,7 triliun sejak dilaksanakan pada 2017 di seluruh Indonesia.
Khusus untuk Jawa Timur, pada tahun 2022 saja, nilai ekonomi yang ditambahkan mencapai Rp 116,6 triliun melalui hak tanggungan.
Jokowi juga memberikan pesan kepada masyarakat yang ingin menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan di bank agar mengkalkulasi secara benar kemampuan untuk membayar bunga pinjaman.
Ia menyatakan ketidakinginan untuk melihat sertifikat tanah yang telah diberikan oleh pemerintah disita oleh bank karena ketidakmampuan masyarakat membayar bunga pinjaman.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa dari total target 126 juta bidang tanah, sejauh ini telah terdaftar 110 juta bidang tanah di Indonesia, dengan 90,1 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat.
Di Jawa Timur, dari total 19,9 juta bidang tanah, 16,5 juta di antaranya sudah terdaftar, dan masih tersisa 3,4 juta bidang tanah yang belum terdaftar.
Presiden Jokowi juga menyinggung soal cadangan pangan nasional, khususnya beras, yang dipastikannya cukup hingga akhir tahun 2023.
Selama kunjungannya di Pasar Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Rabu (27/12/2023), Jokowi menegaskan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak fenomena El Nino adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Meski belum terlihat saat ini, Jokowi meyakini bahwa daya beli masyarakat akan meningkat setelah penyaluran BLT El Nino selesai dilakukan. Saat ini, penyaluran BLT El Nino masih terus dilakukan kepada sekitar 18 juta penerima manfaat. ***