Radarbangkalan.id - Pernyataan Din Syamsuddin menyoroti pentingnya penyelesaian dugaan pelanggaran DPT sebagai faktor penentu keabsahan dan kepercayaan publik terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap pemilu akan menjadi kontroversial jika dugaan pelanggaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak diatasi dengan serius oleh KPU.
Menurutnya, permasalahan yang teridentifikasi termasuk pemilih di bawah umur, pemilih yang telah meninggal, dan pemilih yang terdaftar di beberapa TPS.
Jumlahnya mencapai sekitar 54 juta, atau sekitar 26 persen dari total pemilih pada Pemilu/Pilpres 2024.
"Adanya dugaan DPT bermasalah kali ini bukan masalah kecil, maka jangan dianggap remeh, apalagi dianggap bukan masalah," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Din menggarisbawahi bahwa masalah ini sangat signifikan, terutama jika keberadaannya memberi keuntungan bagi pihak tertentu.
Secara teoritis, menurutnya, siapa pun yang mengendalikan pemilih bermasalah tersebut akan memiliki kemudahan dalam memenangkan pilpres bahkan dalam satu putaran.
Jika situasi ini terjadi, pemilu pilpres dapat dipermasalahkan dan hasilnya dipertanyakan.
Untuk menjaga integritas pemilu dan pilpres yang jujur dan adil, sesuai dengan Undang-Undang, Din menyarankan agar KPU tidak hanya diam. Menurutnya, KPU harus segera bertindak sebelum terlambat.
Baca Juga: Heboh! Video Carok Madura Mengerikan, Hasan Tanjung Diapit 2 Lawan Sekaligus?
"Adalah bijaksana jika KPU segera mengklarifikasi dugaan adanya DPT bermasalah tersebut. Walau sudah sangat mendekati waktu pencoblosan, namun masih ada kesempatan," tambahnya.
Dalam menjaga kepercayaan publik dan keadilan dalam pemilu, tindakan segera dari KPU untuk menangani dugaan pelanggaran DPT menjadi krusial.
Dengan demikian, keabsahan proses pemilu dan hasilnya dapat dijamin.
Editor : Ubaidillah