BANGKALAN,Radarbangkalan.id – Seluruh desa di Kabupaten Bangkalan telah resmi membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, program baru yang digagas pemerintah pusat. Namun hingga kini, tak satu pun koperasi tersebut beroperasi. Penyebab utamanya adalah ketidakjelasan soal pendanaan dan modal awal.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Ismet Effendi, mengungkapkan bahwa pembentukan Kopdes hanya difasilitasi oleh pihaknya, sesuai mandat dari pemerintah pusat. Namun, untuk tahap operasional dan sumber pendanaan, belum ada kejelasan sama sekali.
“Semua desa sudah membentuk Kopdes, tapi kelanjutannya kami belum tahu. Belum ada informasi resmi mengenai modal maupun skema operasinya,” ujar Ismet, Selasa (24/6).
Menurut Ismet, kepastian pendanaan kemungkinan akan terungkap usai Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Kopdes Merah Putih secara nasional pada Juli mendatang. Saat ini, ada dua skenario pendanaan yang beredar: bersumber dari APBN atau melalui pinjaman dari bank milik negara.
Jika pendanaan bersifat pinjaman, maka koperasi desa wajib mengembalikan dana tersebut dengan sistem cicilan.
“Kalau skemanya pinjaman dari perbankan, tentu akan ada beban kewajiban untuk mencicil. Itu harus dipertimbangkan matang oleh desa,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhurrosi menyatakan sikap pesimistis terhadap efektivitas program ini. Ia khawatir Kopdes Merah Putih hanya akan menjadi program formalitas tanpa dampak nyata, seperti yang terjadi pada banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kami pesimis. Jangan-jangan nasib Kopdes ini akan sama seperti BUMDes yang banyak tidak berjalan optimal,” ujarnya.
DPRD berharap pemerintah pusat tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan, tapi juga menyediakan pendampingan, regulasi jelas, serta skema pembiayaan yang realistis dan berpihak kepada desa. . (za/jup)
Editor : Mohammad Sugianto