BANGKALAN,Radarbangkalan.id – Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Bangkalan menganggarkan dana sebesar Rp1,3 miliar di tahun 2025 untuk pengadaan alat kontrasepsi (alkon) dan biaya jasa medis, termasuk layanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti MOW (Metode Operasi Wanita) dan MOP (Metode Operasi Pria).
Kepala Dinas KBP3A Bangkalan, Sudiyo, menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk membiayai tindakan medis di Surabaya, seperti pemasangan implan hingga operasi MOW dan MOP, serta honor tenaga medis yang terlibat.
“Setiap kali tindakan MOW dan MOP dilakukan, langsung dibayarkan kepada tenaga medis,” ungkap Sudiyo, Rabu (2/7).
Dijelaskan, peserta MOW dan MOP akan menerima uang pengganti sebesar Rp150 ribu, sementara peserta implan akan mendapatkan Rp100 ribu. Untuk satu kali tindakan MOW, dinas mengeluarkan biaya hingga Rp3,5 juta, sedangkan untuk MOP sekitar Rp1,1 juta.
“Peserta MKJP mendapatkan insentif atau istilahnya uang tidak bekerja karena telah mengikuti program KB jangka panjang,” tambahnya.
Selain MKJP, anggaran juga digunakan untuk pengadaan kontrasepsi jangka pendek seperti pil KB dan kondom. Semua jenis alat kontrasepsi itu didistribusikan secara gratis melalui 34 fasilitas kesehatan (faskes), terdiri dari 22 puskesmas dan 12 klinik yang bekerja sama dengan Dinas KBP3A.
Namun demikian, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Effendi, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap alokasi anggaran yang dinilai terlalu besar untuk program kontrasepsi. Ia mempertanyakan efektivitas program, mengingat kondisi ekonomi daerah dan minimnya perhatian dari pemerintah pusat.
“Bisa jadi hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar memanfaatkan program ini. Saya rasa dinas terkait perlu dievaluasi kembali,” tegas Effendi.(za/luq)
Editor : Mohammad Sugianto