RadarBangkalan.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai kebijakan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dapat menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Charles, pemerintah perlu memanfaatkan masa pembenahan ini untuk menata ulang sistem distribusi makanan bergizi dengan mengembangkan konsep dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen.
Baca Juga: Mulai 1 Juni 2026, Peserta BPJS Tak Bisa Kontrol Sebelum Tanggal yang Ditentukan
"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," ujar Charles, Senin (8/6/2026).
Dapur Sekolah Dinilai Lebih Dekat dengan Penerima Manfaat
Charles menjelaskan bahwa model dapur yang dikelola langsung oleh sekolah memiliki sejumlah keunggulan dibanding sistem dapur terpusat.
Baca Juga: BPOM Gerebek Gudang Kosmetik Ilegal di Tangerang, Nilainya Capai Rp 27,6 Miliar
Selain lebih dekat dengan penerima manfaat, pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan ketepatan sasaran program sekaligus memperkuat pengawasan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
Menurutnya, fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan sekolah juga dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga kebutuhan investasi baru bisa ditekan.
Baca Juga: Anak Usia Berapa Boleh Diberi Susu Formula? Ini Kata Prof Rini Sekartini
"Dapur berbasis sekolah memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, serta memperkuat pengawasan kualitas makanan," katanya.
Baca Juga: Sering Kerja di Kafe Sambil Bawa Laptop? Waspada Saraf Kejepit Mengintai
Bisa Tekan Biaya Operasional
Charles menilai pemanfaatan infrastruktur sekolah dapat membantu pemerintah mengurangi biaya investasi maupun biaya operasional dalam pelaksanaan program MBG.
Selain itu, model tersebut juga membuka peluang keterlibatan sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi anak-anak.
Ia menambahkan bahwa konsep dapur sekolah sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai program intervensi untuk meningkatkan status gizi peserta didik.
Baca Juga: Gula Aren vs Gula Pasir, Kemenkes Ungkap Fakta yang Sering Disalahpahami
Melalui keterlibatan sekolah, kualitas menu, edukasi gizi, hingga pemantauan kondisi kesehatan siswa dinilai dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
DPR Dukung Fokus Pembenahan BGN
Charles juga menyambut positif langkah pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang memilih memprioritaskan pembenahan kualitas program dibanding memperluas jumlah dapur MBG.
Ia mendukung kebijakan moratorium pembangunan dapur baru, refocusing penerima manfaat, serta perubahan fokus dari kuantitas menuju kualitas layanan.
Baca Juga: Telur Ceplok vs Telur Dadar Campur Tepung, Mana Lebih Bergizi untuk Anak?
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Baca Juga: Olahraga Terlalu Keras Bisa Picu Gagal Ginjal? Kenali Bahaya Rhabdomyolysis
Moratorium Dinilai Langkah Bijak
Penghentian sementara pembangunan dapur baru dinilai memberikan ruang bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.
Evaluasi tersebut mencakup standar operasional prosedur (SOP), kualitas sumber daya manusia, keamanan pangan, hingga efektivitas distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Charles menilai langkah tersebut semakin relevan mengingat kondisi keuangan negara yang saat ini menghadapi berbagai tekanan fiskal.
Baca Juga: Hidden Sugar Jadi Jebakan Diet, Ahli Ungkap Cara Membaca Label Nutrisi yang Benar
"Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," ujarnya.
BGN Fokus Efisiensi Anggaran
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengumumkan moratorium pembangunan dapur baru sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis.
Anggaran MBG tahun 2026 diketahui mengalami penyesuaian dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Baca Juga: Viral Tren Strava Fridge, Profesor IPB Ungkap Bahaya Sering Buka-Tutup Kulkas Minimarket
Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan melakukan penataan ulang penerima manfaat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membenahi dapur yang telah beroperasi agar sesuai standar kualitas dan keamanan pangan.
Editor : Ubaidillah