RadarBangkalan.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara selama masa liburan sekolah tahun ajaran 2026.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah. BGN menyebut penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu menghemat anggaran hingga sekitar Rp 3 triliun.
Baca Juga: Dapur MBG Bakal Dibagi Kelas A, B, C, Insentif SPPG Tidak Lagi Sama
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada periode hari libur dalam pelaksanaan program MBG tahun anggaran 2026.
"Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur," ujar Agustina dalam konferensi pers.
Baca Juga: Aneh tapi Nyata, Pria Ini Punya Otak Sangat Kecil Akibat Hidrosefalus namun Tetap Bisa Bekerja
Insentif SPPG Rp 6 Juta per Hari Tidak Diberikan
Dalam aturan tersebut, SPPG yang tidak beroperasi selama masa libur sekolah tidak akan mendapatkan insentif operasional.
Sebelumnya, setiap SPPG menerima insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: Jalan Kaki 30 Menit Setiap Hari Ternyata Bisa Beri 5 Manfaat Besar untuk Tubuh
Menurut Agustina, penghentian pemberian insentif selama masa liburan sekolah menjadi salah satu sumber penghematan anggaran yang cukup besar.
"Dari insentif itu sebesar Rp 3 triliun sekian tadi untuk penghematannya dengan tidak diberikannya MBG selama masa liburan sekolah," jelasnya.
Baca Juga: Kenali Tahapan Kanker Usus Besar dari Stadium 0 hingga 4, Ini Perubahan Feses yang Perlu Diwaspadai
BGN Refocusing Penerima Manfaat MBG
Selain menghentikan sementara distribusi saat libur sekolah, BGN juga melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat program MBG.
Salah satu hasil evaluasi tersebut adalah adanya sejumlah sekolah yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri sehingga tidak lagi membutuhkan intervensi pemerintah.
Hingga saat ini, sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa telah masuk dalam daftar evaluasi untuk tidak lagi menerima program MBG.
Baca Juga: Serangan Jantung Saat Tidur Bisa Terjadi, Kenali Gejala yang Sering Diabaikan
Agustina menjelaskan keputusan tersebut berdasarkan sejumlah kriteria yang telah disusun oleh BGN.
"Sekolah-sekolah yang kami sebutkan kami anggap berdasarkan kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka," katanya.
Baca Juga: Makan Keju Setiap Hari, Apa yang Terjadi pada Tubuh? Ini 6 Dampaknya
Menurut BGN, langkah refocusing dilakukan agar program MBG dapat lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat difokuskan kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
Editor : Ubaidillah