News Viral Showbiz Otomotif Teknologi Food & Travel Sport Opini Kesehatan Video

Kontroversi Film Dirty Vote: Mahfud MD dan Tiga Ahli Hukum Terjebak dalam Drama Politik Menjelang Pemilu 2024

Abdul Basri • Selasa, 13 Februari 2024 | 13:13 WIB
3 pakar hukum tata negara yang menjadi narasumber film dokumenter Dirty Vote. (X/@Dandhy_Laksono)
3 pakar hukum tata negara yang menjadi narasumber film dokumenter Dirty Vote. (X/@Dandhy_Laksono)

Radarbangkalan.id - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, kini terperangkap dalam kontroversi yang melibatkan film viral yang dikenal sebagai "Dirty Vote".

Film ini diunggah pada H-3 menjelang Pemilu 14 Februari 2024, memicu beragam respons dari masyarakat serta dianggap melanggar masa tenang pemilu.

Dalam film tersebut, tiga ahli hukum, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang pernah menjadi bagian dari tim reformasi hukum yang dipimpin oleh Mahfud saat menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), turut serta.

Partisipasi mereka dalam film ini telah menimbulkan kekhawatiran akan netralitas mereka sebagai akademisi dan juga sebagai aparatur sipil negara (ASN).

H Akhmad Jajuli, seorang aktivis sosial dan politik, mengungkapkan perbedaan pandangan terkait hal ini dalam sebuah postingan di akun Instagram @fakta.indo pada Senin, 12 Februari 2024.

Akhmad Jazuli menyoroti bahwa penayangan film ini juga terjadi di tengah masa tenang Pemilu, yang seharusnya dijaga keberlangsungannya tanpa adanya intervensi politik dari pihak manapun.

Kritik juga ditujukan kepada kredit akhir film yang mencantumkan 'Salam 4 Jari' sebagai kolaborator, gerakan yang mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin atau nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

Kontroversi semakin meruncing ketika film ini dirilis hanya beberapa hari menjelang pelaksanaan Pemilu, yang menimbulkan kecurigaan akan adanya motif politik di baliknya.

Keterlibatan Mahfud MD serta tiga ahli hukum dalam film ini mengundang spekulasi tentang kemungkinan pengaruh politik dalam pandangan mereka terhadap Pemilu 2024.

Sejumlah netizen pun mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap keterlibatan gerakan politik dalam produksi film yang seharusnya bersifat netral dan independen.

Beberapa di antaranya menyatakan bahwa hal ini merupakan pelanggaran etika yang serius.

Reaksi dari publik terhadap film ini bervariasi. Sebagian besar mengkritiknya sebagai upaya untuk memanipulasi opini publik menjelang Pemilu, sementara yang lain mempertanyakan integritas para akademisi yang terlibat dalam proyek ini.

Semua ini menunjukkan kompleksitas dan kontroversi yang melingkupi keterlibatan Mahfud MD dalam kasus "Dirty Vote". ***

Editor : Abdul Basri
#mahfud md #Dirty Vote #film #Pemilu 2024