RadarBangkalan.id – Proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 diliputi kegaduhan dan sorotan tajam dari publik, terutama terkait sistem elektronik yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Desakan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem tersebut semakin menguat, dengan melibatkan pihak-pihak terkemuka, termasuk mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin.
Din Syamsuddin menegaskan pentingnya audit forensik sebagai langkah kritis untuk mengklarifikasi tuduhan terkait upaya sistematis memanipulasi hasil suara demi kepentingan pasangan calon tertentu.
Kabar bahwa server KPU terhubung dengan pihak asing, seperti Singapura dan Republik Rakyat China (RRC)/Tiongkok, semakin mempertegas kontroversi ini.
Desakan untuk mendukung audit forensik terhadap sistem IT KPU tidak hanya berasal dari Din Syamsuddin, tetapi juga dari berbagai pihak yang prihatin.
Jika hasil audit mengungkap manipulasi suara secara sistematis, Din menegaskan perlunya pergantian komisioner KPU yang bertanggung jawab.
"Kemenangan paslon 02 yang diduga mendapat keuntungan dari manipulasi suara harus dinyatakan batal demi keadilan dan integritas," tegas Din.
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, memberikan klarifikasi terkait data rekapitulasi suara, menyebutnya bukan hasil resmi.
Data yang dipublikasikan di pemilu2024.KPU.go.id hanya dianggap sebagai alat bantu dan bentuk akuntabilitas.
Namun, Betty mengakui kekurangan dan kesalahan dalam sistem Sirekap dan publikasi hasil pemilu secara elektronik,
disebabkan oleh penggunaan sistem melibatkan 1,6 juta akun kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di seluruh Indonesia.
Dalam menghadapi masukan dan kritik dari masyarakat, Betty menegaskan komitmen KPU untuk mengambil tindakan demi akuntabilitas dan transparansi.
Namun, masyarakat merasa terpanggil untuk terlibat dalam proses rekapitulasi suara dengan harapan temuan ketidaksesuaian dapat menjadi pembelajaran untuk perbaikan di masa depan.
Di sisi lain, pihak paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menilai kekacauan dalam sistem Sirekap telah merusak integritas pemilu.
Mereka menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan, terutama karena rekapitulasi diduga menguntungkan paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa situasi ini tidak sehat dan tidak adil.
Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap integritas pemilu dan menunjukkan perlunya tindakan cepat dan tegas untuk mengatasi permasalahan yang muncul.***
Editor : Raditya Mubdi