Radarbangkalan.id – Langkah pengamanan ini diambil sebagai upaya untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa dari Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI.
Kehadiran aparat kepolisian beserta perlengkapannya, seperti satu unit mobil water cannon, satu unit mobil barracuda Brimob, dan mobil truk Polri, terlihat dengan jelas telah siaga di depan kantor ICW.
Mereka siap menghadapi potensi aksi unjuk rasa yang akan terjadi.
Aksi yang akan dilakukan oleh sekelompok massa dari Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI ini sebelumnya telah mengundang perhatian, dengan rencana untuk menggeruduk kantor ICW sekitar pukul 09.00 WIB.
Tindakan serupa sebelumnya telah terjadi ketika mereka menggeruduk kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/2).
Baca Juga : Presiden Jokowi Ingatkan rencana APBN 2025 Harus Disesuaikan dengan Program Kerja Presiden yang Akan Terpilih
Wana Alamsyah, seorang peneliti di ICW, mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima informasi tentang rencana demonstrasi tersebut pada hari Senin (26/2).
Dia menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, jumlah massa yang akan berunjuk rasa diperkirakan hampir mencapai 1000 orang dan diperkirakan akan tiba pada pukul 09.00 WIB.
Saat ini, sekitar 150 personel polisi sudah berada di sekitar kantor ICW.
Baca Juga : Xiaomi Umumkan Pembukaan Pabrik Terbarunya, Klaim Bisa Produksi Sampai 10 Juta Smartphone
"Para demonstran telah menetapkan tema aksinya, yaitu untuk mengatasi isu rasisme terhadap masyarakat Indonesia Timur dan untuk melaporkan masalah tersebut kepada Komnas HAM dan Mabes Polri," kata Wana.
Tampaknya, aksi demonstrasi yang ditujukan kepada kantor ICW ini berkaitan dengan pengungkapan berbagai kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.
ICW bersama KontraS sebelumnya telah mengungkapkan adanya perbedaan suara yang signifikan dalam Pilpres 2024 yang disebabkan oleh kerusakan dalam Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap).
Hal ini terjadi karena jumlah suara dalam formulir C1 yang diunggah ke Sirekap mengalami perubahan yang signifikan.
Rozy Brilian, Kepala Divisi KontraS, menjelaskan dalam sebuah konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (23/2), bahwa pemantauan yang dilakukan antara tanggal 14 Februari 2024 hingga 19 Februari 2024 menemukan adanya perbedaan antara data dalam Sirekap dan formulir C1 sebanyak 339 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan total 230.286 suara.
Tiga pasangan calon bahkan mendapatkan jumlah suara yang lebih besar setelah formulir C1 diunggah ke portal Sirekap.
Baca Juga : Daftar Perusahaan Pabrik Rokok di Pasuruan yang Berkontribusi Besar terhadap Penerimaan Cukai di Tingkat Nasional
Perbedaan suara tersebut adalah sebagai berikut: Anies - Muhaimin (01) sebanyak 65.682 suara atau 28,52 persen, Prabowo - Gibran (02) sebanyak 109.839 suara atau 47,70 persen, dan Ganjar - Mahfud (03) sebanyak 54.765 suara atau 23,78 persen.
Brilian menegaskan bahwa kegagalan Sirekap dalam menyediakan informasi yang akurat telah menimbulkan kontroversi yang luas dan dugaan kecurangan melalui portal tersebut.
Bahkan, penghitungan suara sempat dihentikan selama dua hari karena masalah tersebut.
Baca Juga : Perubahan Persyaratan Sistem WhatsApp, Pengguna Smartphone Xiaomi Lawas Akan Kehilangan Akses
"Perlu ditekankan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa Sirekap tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk perhitungan suara, sehingga penundaan dalam perhitungan suara ini menimbulkan pertanyaan besar.
Apalagi, penundaan tersebut dilakukan melalui proses yang tidak sesuai, hanya berdasarkan instruksi lisan.
Penundaan perhitungan suara tanpa proses yang sesuai berpotensi membuka peluang untuk praktik kecurangan dalam perhitungan suara," tambahnya. ***