Oleh: KH. Muhammad Makki Nasir (Ketua PCNU Bangkalan)
HARI Santri Nasional, 22 Oktober 2026, kita kembali diingatkan pada peran pesantren dalam merawat tradisi keilmuan, membentuk karakter, dan mengabdi kepada masyarakat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun, peringatan ini seharusnya tidak berhenti pada penghormatan terhadap sejarah. Hari Santri juga menjadi momentum untuk bertanya: sejauh mana ilmu yang dipelajari di pesantren mampu melahirkan generasi yang kritis terhadap persoalan bangsa sekaligus bersedia terlibat dalam mencari penyelesaiannya?
Di pesantren, santri belajar kitab, mendengarkan nasihat kiai, dan dibiasakan hidup dengan adab serta disiplin. Namun, ilmu tidak cukup hanya dipahami dan dihafalkan, melainkan harus diamalkan agar bermanfaat bagi sesama. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah saw.,
اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا
“Ya Allah, berilah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah ilmu kepadaku” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Doa ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan menuntut ilmu bukan sekadar seberapa banyak yang diketahui, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan.
Dari Tradisi Keilmuan Menuju Kesadaran Kritis
Persoalan bangsa bukan semata-mata kekurangan orang yang memahami nilai kebaikan. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana nilai tersebut diterapkan ketika berhadapan dengan kepentingan dan kekuasaan.
Keadilan mudah diajarkan, tetapi membutuhkan keberanian ketika kepentingan kelompok dipertaruhkan. Karena itu, ilmu agama perlu bertemu dengan kesadaran kritis.
Santri perlu memahami persoalan kemiskinan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan bagi siapa saja yang berkuasa, sehingga berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
Sikap kritis bukan berarti mempertentangkan santri dengan kiai, pesantren, atau negara. Kritik justru tumbuh dari kesediaan memeriksa argumentasi, menguji kebijakan, dan menilai apakah tindakan tertentu sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.
Dalam kehidupan bernegara, santri tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika kebijakan publik memengaruhi kehidupan warga. Mereka perlu memahami bagaimana keputusan dibuat, anggaran digunakan, dan kepentingan masyarakat diperjuangkan.
Mengawasi kekuasaan bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, pengawasan yang bertanggung jawab merupakan bagian dari kecintaan kepada bangsa.
Kritis Bukan Berarti Antagonis
Kritik yang baik tidak berhenti pada kecaman. Kritik harus berangkat dari persoalan yang jelas, didukung informasi yang dapat diperiksa, dan diarahkan pada perbaikan. Tanpa itu, kritik mudah berubah menjadi pertentangan yang menghabiskan energi tanpa menghasilkan penyelesaian.
Contoh konkret dapat dilihat dalam penanganan bencana. Ketika banjir bandang melanda Aceh pada November 2025, para santri bergotong royong membersihkan lumpur yang menutupi kompleks pesantren. Pada saat yang sama, NU Peduli menyalurkan bantuan kepada pesantren terdampak di Pidie Jaya dan Bireuen.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengabdian tidak selalu harus dimulai dari jabatan atau kewenangan besar.
Santri dapat hadir melalui tenaga, kepedulian, dan gotong royong. Lebih jauh, pengalaman menghadapi bencana semestinya mendorong kesadaran tentang pentingnya mitigasi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana.
Dengan demikian, bantuan kemanusiaan dapat berjalan bersama upaya mencegah agar masyarakat tidak terus-menerus menanggung kerugian serupa.
Dua contoh tersebut memberikan pelajaran bahwa kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui tindakan langsung sekaligus kerja bersama. Namun, pengabdian tidak boleh berhenti setelah bantuan diserahkan.
Santri dan alumni juga dapat mendorong pendidikan kebencanaan, mengawasi tata kelola lingkungan, serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah berdasarkan fakta di lapangan.
Dari Kesalehan Pribadi Menuju Kemaslahatan Bersama
Tanggung jawab serupa berlaku bagi alumni pesantren yang memasuki dunia politik praktis. Jabatan di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bukan sekadar kebanggaan identitas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Keberhasilan pendidikan pesantren tidak cukup diukur dari banyaknya alumni yang menduduki jabatan strategis.
Kita juga perlu melihat bagaimana mereka menjaga integritas, menggunakan kewenangan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Identitas santri semestinya menjadi pengingat untuk menjaga amanah, bukan tameng untuk menghindari kritik. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Di sinilah kesalehan pribadi perlu berjalan beriringan dengan kesalehan sosial. Dimana kejujuran harus hadir dalam pengelolaan anggaran, keadilan dalam pengambilan keputusan, dan kepedulian dalam memperjuangkan hak warga.
Pesantren memiliki modal untuk memperkuat hubungan antara tradisi keilmuan dan kehidupan sosial. Pengajian kitab dapat dihubungkan dengan persoalan konkret masyarakat.
Musyawarah dapat melatih kemampuan mendengarkan pendapat berbeda, sedangkan pengabdian menjadi ruang untuk menerapkan pengetahuan.
Tradisi tersebut dapat dikembangkan tanpa meninggalkan adab dan ketakziman. Menghormati kiai tidak berarti berhenti bertanya, sebagaimana mencintai negara tidak berarti membenarkan setiap kebijakan.
Hari Santri sebagai Momentum Refleksi
Hari Santri Nasional sepatutnya menjadi momentum untuk menilai kembali hubungan antara ilmu, akhlak, dan tanggung jawab kebangsaan.
Santri tidak harus selalu sepakat dengan keadaan, tetapi perlu memiliki alasan yang kuat ketika menyampaikan kritik. Mereka juga tidak cukup berani menunjukkan persoalan, melainkan mereka perlu ikut membangun penyelesaian.
Karena santri yang kritis dan konstruktif adalah mereka yang mampu mempertemukan adab dengan keberanian, ilmu dengan tindakan, serta kesalehan dengan tanggung jawab sosial. Mereka tidak hanya membaca kitab, tetapi juga membaca persoalan zaman dan berusaha menghadirkan jalan keluar.
Sebab, ilmu yang bermanfaat bukan hanya menerangi pikiran. Ilmu harus menggerakkan kepedulian, mengawal amanah, mengoreksi ketidakadilan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. ***
Editor : Abdul Basri