SURABAYA, Radarbangkalan.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menggencarkan program revitalisasi tambak di sejumlah wilayah pesisir Indonesia, termasuk Jawa Timur. Program ini mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDIP, Erma Susanti, yang menilai upaya tersebut sangat penting untuk memulihkan produktivitas tambak rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petambak tradisional.
“Revitalisasi ini bukan hanya tentang infrastruktur tambak, tapi menyangkut masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak tambak kita rusak dan tidak lagi produktif,” kata Erma, Sabtu (26/7).
Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, provinsi ini memiliki lebih dari 76.000 hektare lahan tambak yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Probolinggo, dan Banyuwangi. Namun, lebih dari 60 persen lahan tersebut merupakan tambak tradisional yang hanya mampu menghasilkan rata-rata 0,6 ton per hektare per tahun, khususnya untuk komoditas udang vaname dan ikan bandeng.
Erma, yang juga duduk di Komisi B DPRD Jatim, menegaskan bahwa revitalisasi tambak harus menyentuh seluruh aspek teknis, seperti perbaikan sistem pengairan, ketersediaan benih unggul, akses terhadap pakan berkualitas, hingga pelatihan budidaya modern berbasis teknologi. Ia juga mengingatkan agar program ini tidak dimanfaatkan oleh korporasi besar untuk mengambil alih lahan petambak kecil.
“Pemerintah harus memastikan petani tambak tetap menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton. Jangan sampai revitalisasi justru membuka jalan bagi investor besar menguasai lahan rakyat,” ujarnya tegas.
Secara nasional, KKP menargetkan revitalisasi 78.000 hektare tambak terbengkalai di kawasan Pantura, dengan 13.000 hektare akan mulai digarap pada tahun 2025. Proyek ini akan melibatkan empat provinsi dan 28 kabupaten/kota, dan ditargetkan selesai pada 2029.
Namun, tantangan di lapangan tak sedikit. Berbagai kendala teknis seperti tumpukan sampah di area pesisir, abrasi, pendangkalan saluran air, hingga belum tersedianya fasilitas pengolahan limbah (IPAL) dan tandon air bersih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program.
Melihat potensi besar sektor perikanan budidaya di Jatim, Erma mendorong agar pemerintah provinsi segera menjalin koordinasi intensif dengan KKP agar wilayah-wilayah di Jatim juga masuk dalam prioritas nasional program revitalisasi tambak.
“Jika revitalisasi dilakukan secara tepat dan menyeluruh, hasilnya bisa luar biasa. Produktivitas tambak bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat dan penghasilan petambak ikut terdongkrak,” tutur Erma optimis.
Sebagai bentuk fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Jatim berkomitmen untuk terus memantau implementasi program ini agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Erma juga menyoroti pentingnya akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta jaminan pasar untuk produk hasil tambak lokal.
“Yang kita perjuangkan bukan hanya tambaknya jadi bagus, tapi juga kesejahteraan petambaknya,” pungkasnya.
Editor : Mohammad Sugianto