RadarBangkalan.id - Kenaikan harga kebutuhan hidup kembali menjadi sorotan setelah pemerintah membuka wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Isu ini mencuat di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sudah tertekan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Di balik rencana tersebut, terdapat persoalan besar yang menjadi alasan utama, yakni defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Nilainya tidak kecil, diperkirakan mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun.
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan 2026 Bakal Naik? Ini Penjelasan Menkes dan Syaratnya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara terbuka menyebut bahwa kenaikan iuran menjadi langkah yang sulit dihindari demi menjaga keberlanjutan sistem.
“Iuran memang harus naik,” ujarnya, sembari mengakui adanya pertimbangan politis dalam kebijakan tersebut.
Baca Juga: Gempa M 7,7 Guncang Jepang, Pemerintah Peringatkan Potensi Megaquake
Fokus Kenaikan pada Peserta Mandiri
Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan iuran tidak akan menyasar kelompok masyarakat miskin. Peserta dari desil 1 hingga 5 tetap dilindungi melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang seluruhnya ditanggung negara.
Sebaliknya, dampak kenaikan akan dirasakan oleh kelompok menengah ke atas, terutama peserta mandiri yang saat ini membayar iuran sekitar Rp42.000 per bulan untuk kelas layanan dasar.
