RadarBangkalan.id - Pemkot Surabaya kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui transportasi umum.
Dalam upaya untuk merangsang peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, Pemkot Surabaya berencana menjalankan program integrasi seluruh transportasi publik di kota dengan jaringan Trans Jatim.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, mengungkapkan bahwa program integrasi ini akan mencakup Suroboyo Bus (SB) dan Trans Semanggi Suroboyo (TSS).
Dishub Kota Surabaya juga akan melakukan penyesuaian tarif pada kedua layanan bus tersebut agar sejalan dengan tarif yang berlaku di Trans Jatim.
Tundjung Iswandaru menyampaikan bahwa pembahasan mengenai integrasi ini masih memerlukan koordinasi internal, terutama dengan Dishub Jatim yang mengelola Trans Jatim.
"Kita masih terus komunikasikan bersama Dishub Jatim," ujarnya.
Dalam konteks penyesuaian tarif, terdapat kemungkinan bahwa tarif akan menjadi lebih terjangkau, khususnya bagi penumpang yang melakukan perpindahan antara SB atau TSS dengan Trans Jatim.
Tundjung menyatakan, "Wacananya bisa jadi Rp 2.500 kalau pindah dari SB atau TSS ke Trans Jatim."
Lebih lanjut, Tundjung menjelaskan bahwa integrasi pembayaran sedang dalam pembahasan melalui raperda dan telah menunjukkan progres positif.
Ia optimis bahwa legalitas untuk eksekusi akhir akan segera tercapai, dengan skema pembayaran satu banding dua yang telah disepakati.
Untuk memberikan insentif kepada penumpang agar lebih memilih transportasi umum, Tundjung menegaskan bahwa penumpang SB atau TSS akan dikenakan tarif normal.
Namun, saat pindah menggunakan Trans Jatim, mereka hanya perlu membayar Rp 2.500, dan sebaliknya.
Skema ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Kota Surabaya untuk lebih masif menggunakan transportasi umum.
"Semoga ini dapat menarik penumpang lebih masif, sehingga masyarakat semakin tertarik naik angkutan umum," ujar Tundjung.
Pemkot Surabaya meyakini bahwa kemudahan akses transportasi publik akan membawa dampak positif jangka panjang, seperti mengurangi kemacetan, menurunkan angka kecelakaan, mengendalikan polusi, dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi.
Dengan fokus pada memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. ***