Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program parkir berlangganan tidak disusupi praktik pungutan liar (pungli).
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman menyatakan, pihaknya sejak awal telah mendorong dishub untuk menertibkan kinerja juru parkir (jukir).
Baca Juga: Seleksi Paskibraka Bangkalan 2025 Tuntas, Pengumuman Masih Jadi Tanda Tanya
Sebab, masih banyak jukir yang tidak menjalankan tugas sesuai prosedur. Salah satunya tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa.
”Saya sendiri mengalami langsung, saat memarkir kendaraan di Jalan Panglima Sudirman, Trunojoyo, dan Pemuda Kaffa. Tidak satu pun jukir memberikan karcis,” ujarnya.
Menurut dia, beberapa jukir bahkan menunjukkan sikap kurang menyenangkan saat tidak diberi uang parkir meski mereka tidak menjalankan kewajiban menyerahkan karcis.
Pengalaman itu, kata Fatkurrahman, membuktikan bahwa aduan masyarakat yang selama ini disampaikan kepadanya memang benar.
Baca Juga: DPMD Warning Pemdes, Tak Bentuk BUMDes, Dana Desa Bisa Tersendat
”Karena itu, kami mendesak dishub untuk mengevaluasi seluruh jukir tanpa pandang bulu sebelum program parkir berlangganan diterapkan. Tidak boleh ada lagi unsur premanisme dalam pengelolaan parkir,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dishub Bangkalan Akhmad Roniyun Hamid menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan ulang terhadap seluruh jukir di wilayah Bangkalan.
Dia menegaskan, saat sistem parkir berlangganan mulai diberlakukan, dishub bakal menerapkan konsep yang matang untuk mencegah pungli.
”Ke depan, kami pastikan seluruh jukir bertugas secara profesional,” tandasnya. (za/yan)