RadarBangkalan.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengembangkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam serangkaian pembahasan substansi terkait, tim teknis substansi RPP Manajemen ASN kembali menyoroti Pengelolaan Kinerja, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa sebelumnya telah dilakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) bab Pengembangan Kompetensi dengan mempertimbangkan masukan draft dari LAN sebagai leading sector dalam substansi tersebut.
"Selanjutnya kita akan menuntaskan bab terkait Pengelolaan Kinerja, bersamaan dengan pembahasan substansi lainnya sebelum finalisasi dalam rapat yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait," kata Menteri Anas dalam keterangan resmi pada Rabu (17/1).
Anas menegaskan bahwa Pengelolaan Kinerja, sebagai salah satu elemen kunci dalam RPP Manajemen ASN, akan mengalami reformasi untuk mencapai sasaran organisasi melalui mekanisme kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif.
Reformasi ini didorong oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi, yang bertujuan menciptakan mekanisme kerja yang lebih lincah atau agile.
"Pemerintah ingin memastikan bahwa kinerja individu sejalan dengan kinerja organisasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan berdampak positif. Kesejahteraan ASN sangat terkait erat dengan kinerja individu ASN yang bersangkutan," terang Anas.
Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sebatas perencanaan awal dan evaluasi di akhir, tetapi akan difokuskan pada memenuhi ekspektasi kinerja yang telah didialogkan dengan pimpinan.
Kinerja individu diharapkan dapat mendukung keberhasilan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Aba menguraikan bahwa pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya akan mencakup penilaian kinerja atau performance appraisal, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai atau performance development.
Hasil dari pengelolaan kinerja Pegawai ASN nantinya akan menjadi landasan bagi efektivitas dalam pengembangan karier dan kompetensi Pegawai ASN.
Sejalan dengan hal tersebut, hasil pengelolaan kinerja ASN akan menjadi persyaratan atau pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan pengakuan.
"Evaluasi kinerja akan menjadi dasar bagi pemberian penghargaan dan pengakuan, serta menjadi landasan bagi pengembangan talenta dan karier," tandas Aba Subagja.
Dengan demikian, peran kinerja Pegawai ASN tidak hanya memengaruhi kesejahteraan pribadi, tetapi juga berdampak pada pengembangan talenta dan karier di lingkungan aparatur negara. ***
Editor : Azril Arham