Radarbangkalan.id - Film dokumenter tentang kecurangan pemilu, "Dirty Vote," telah ditayangkan pada Minggu (11/2). Film ini dapat diakses melalui akun YouTube Dirty Vote.
Dalam film ini, tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, memberikan pandangan mereka.
Mengutip informasi yang beredar di media, mereka menjelaskan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk memenangkan pemilu, bahkan jika itu merusak demokrasi.
Bivitri dan rekan-rekannya menggambarkan bagaimana kekuasaan seringkali dipakai untuk mempertahankan status quo, mengabaikan nilai-nilai demokrasi.
Bivitri menegaskan bahwa "Dirty Vote" bukan sekadar mencatat hasil penghitungan suara, tetapi menyoroti keseluruhan proses pemilu, termasuk keadilan dalam proses tersebut.
Dia juga menyoroti penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme dalam konteks demokrasi.
Feri Amsari menambahkan bahwa membiarkan kecurangan pemilu sama dengan merusak bangsa Indonesia.
Dia menekankan bahwa kekuasaan memiliki batas, dan yang terbaik adalah yang bekerja untuk kepentingan rakyat.
Film ini disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, yang mengatakan bahwa "Dirty Vote" menjadi penting untuk ditonton di masa tenang pemilu. Dia berharap film tersebut dapat mengedukasi publik.
"Dirty Vote" merupakan hasil kolaborasi lintas Civil Society Organization (CSO). Lebih dari 20 lembaga terlibat dalam pembuatan film ini,
Baca Juga: Mat Tanjar dan Mat Terdam Saat Warga Antar Jenazah Usai Carok Mengerikan: Gak Tega Lihat Luka
termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, dan Indonesia Corruption Watch.
Biaya produksi film ini terhimpun melalui crowd funding dan sumbangan dari individu dan lembaga.
Belum ada tanggapan resmi dari tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait film ini.
Namun, Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran berencana menggelar jumpa pers untuk menanggapi film ini yang dianggap fitnah.
Editor : Ubaidillah