Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dan proaktif dalam menanggapi peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi secara masif sepanjang tahun 2025. Menurut Puan, pemerintah tidak boleh diam menghadapi situasi yang semakin mengkhawatirkan ini.
Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 20 Mei 2025 mencatat bahwa sebanyak 26.454 pekerja telah menjadi korban PHK. Jumlah tersebut tersebar di berbagai sektor, dengan mayoritas berasal dari sektor manufaktur, jasa, dan perdagangan. Peningkatan ini menunjukkan adanya tekanan serius di sektor ketenagakerjaan nasional.
“Kenaikan angka PHK bukan sekadar statistik, tapi sinyal kuat bahwa krisis ketenagakerjaan sedang memburuk. Pemerintah harus segera merespons dengan kebijakan dan strategi yang konkret,” ujar Puan kepada awak media, Kamis (22/5/2025).
Puan Minta Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi Hadapi PHK Massal
Puan mendorong pemerintah untuk tidak bersikap pasif dan segera menyiapkan langkah mitigasi guna mencegah melonjaknya angka pengangguran. Ia menilai, kondisi ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi menyangkut nasib jutaan pekerja yang kini berada dalam ketidakpastian.
“Pemerintah tidak bisa hanya menunggu badai berlalu. Harus ada perlindungan nyata bagi para pekerja yang terkena dampak. Mereka butuh kepastian hidup,” kata Puan.
Untuk mengatasi lonjakan PHK, Puan menekankan perlunya penguatan program padat karya, serta pelaksanaan pelatihan ulang (reskilling) dan relokasi tenaga kerja ke sektor-sektor yang masih memiliki peluang pertumbuhan. Ia juga menyoroti pentingnya dialog sosial yang melibatkan semua pemangku kepentingan—termasuk serikat pekerja dan dunia usaha—dalam merumuskan solusi jangka panjang.
Baca Juga: PHK Terus Meningkat, Ekonomi Indonesia Terancam Lemah, Apa Dampaknya bagi Konsumsi Masyarakat?
DPR Dukung Kebijakan Pro-Buruh, Fokus pada Kesejahteraan
Lebih jauh, Puan menyebut masih ada tantangan struktural seperti kesenjangan upah dan minimnya perlindungan bagi pekerja informal yang perlu segera diatasi. DPR, menurutnya, akan mendukung penuh kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat dan tenaga kerja.
“Yang paling utama sekarang adalah bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat, menciptakan lapangan kerja baru, dan memastikan rakyat memiliki sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan,” jelasnya.
Baca Juga: Gedung Rektorat Rp 33 M IAIN Madura Disorot, Banyak Komponen Belum Selesai
Puan: Krisis PHK Butuh Gotong Royong Nasional
Puan menekankan bahwa solusi terhadap krisis ketenagakerjaan ini harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. Ia mengingatkan bahwa jaminan atas pekerjaan adalah bagian dari amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan oleh negara.
“Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab bersama. Dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan adil, kita membutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa,” pungkasnya.
Editor : Mohammad Sugianto