JOMBANG.Radarbangkalan.id — Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyampaikan klarifikasi sekaligus membeberkan kejanggalan proses pengambilan keputusan yang akhir-akhir ini mengguncang tubuh Nahdlatul Ulama.
Hal itu disampaikan usai menghadiri silaturahmi PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).
Di hadapan para Mustasyar dan Kyai Sepuh, Gus Yahya membawa setumpuk dokumen pembuktian serta menyampaikan jawaban lengkap atas tuduhan yang diarahkan kepada dirinya.
Ia menegaskan bahwa sejumlah keputusan yang diambil oleh pihak Rais 'Aam dan rapat harian Syuriyah menyimpang dari prosedur, menyalahi kewenangan, dan merusak tatanan organisasi.
"Rapat harian Syuriyah melakukan penghakiman tanpa memberi saya kesempatan klarifikasi. Itu pelanggaran fundamental. Bahkan sampai hari ini saya dicegah untuk menjawab langsung". Tegasnya.
Menurutnya, keputusan yang lahir dari proses bermasalah otomatis menimbulkan masalah beruntun. "Surat edaran bermasalah, rapat pleno bermasalah, bahkan pengambilalihan jabatan pun bermasalah,” tegas Gus Yahya.
Kiai asal Rembang Jawa Tengah itu mengingatkan bahwa para muassis, terutama Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, membangun NU dengan kesadaran bahwa pengaruh personal tidak boleh mengalahkan aturan organisasi.
"Beliau (Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari) itu supreme kiai, pengaruhnya luar biasa. Tapi beliau tetap membuat AD/ART yang membatasi wewenangnya sendiri sebagai Rois Akbar," tuturnya.
Gus Yahya menyebut, jika NU dikelola berdasarkan keputusan sepihak tanpa prosedur, maka itu berarti NU dibawa mundur 100 tahun ke belakang, ke situasi sebelum organisasi ini berdiri.
Selain itu, merespons klaim bahwa pergantian struktural dan rapat pleno tanggal 9 Desember mendatang adalah sah, Gus Yahya menegaskan, jika dasar keputusannya saja cacat dan diambil lewat mekanisme yang tidak sah, semua turunannya otomatis cacat. "Sudah pasti semua itu tidak sah, ini logika elementer organisasi. Menutup mata terhadap ini sama saja pura-pura," tegasnya.
Namun dirinya menyampaikan sikap terbuka terhadap rekonsiliasi, tetapi menolak segala bentuk pengabaian terhadap konstitusi NU.
Selanjutnya akan berkordinasi dengan para kiai sepuh, PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk memastikan NU tetap berada pada rel konstitusional.
"Kami siap islah kapan saja. Tapi jangan paksa kami menerima proses yang menyalahi konstitusi jam’iyah. NU ini bukan milik perseorangan, bukan alat kuasa. Ini tanzim yang dibangun dengan darah dan akal para pendiri,” Pungkasnya. (*)
Editor : Mohammad Sugianto