Radarbangkalan.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, membantah keras anggapan bahwa pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merupakan bentuk rekonsiliasi politik, sebagaimana disampaikan oleh mantan juru bicara KPK, Johan Budi.
“Pak Johan Budi mengatakan amnesti (untuk Hasto) sebagai bentuk rekonsiliasi, bukan itu,” tegas Habiburokhman dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Baca Juga: Mudah! Begini Cara Mengetahui Desil Ekonomi DTSEN BPS untuk Cek Penerima Bantuan
Ia menjelaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto justru menunjukkan bahwa hukum tidak dijadikan alat untuk balas dendam politik.
“Justru Pak Prabowo mau meluruskan bahwa kami ini enggak mau menggunakan hukum sebagai alasan untuk mengeksekusi dendam politik,” ujarnya.
Habiburokhman menekankan bahwa sikap tersebut mencerminkan prinsip gentleman dari Prabowo dalam penegakan hukum.
“Kami ingin menegaskan sikap gentleman kita, sikap gentleman Pak Prabowo. Enggak ada karena dendam politik, orang di-tipikorkan, enggak ada,” ucap Ketua Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, dalam forum yang sama, Johan Budi telah memberikan pandangannya soal tiga penggunaan hak prerogatif presiden.
Baca Juga: Video Zita Anjani Bersihkan Rumah Korban Banjir Viral, Netizen Soroti Cara Pegang Alat
Ia menyatakan setuju dengan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan rehabilitasi untuk mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi, tetapi menolak amnesti untuk Hasto Kristiyanto.
“Saya tidak setuju kalau kewenangan konstitusi yang dimiliki Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik, rekonsiliasi nasional kan istilahnya. Anda tahu kan sebelum ada amnesti, itu saya enggak setuju kalau yang itu,” kata Johan.
Baca Juga: Viral! Mobil Panther di Aceh Tetap Menyala Setelah 10 Jam Terendam Banjir
Menurut Johan, keputusan untuk Tom Lembong dan Ira Puspadewi dinilai dapat menjawab pertanyaan publik dan memberi rasa keadilan. Namun, ia menilai hal serupa tidak berlaku pada pemberian amnesti untuk Hasto.
“Kalau politik kan bisa banyak hal, tapi kalau amnesti itu saya enggak setuju, tolong dicatat itu,” tegas mantan kader PDIP tersebut.
Editor : Ubaidillah