RadarBangkalan.id -Tajikistan resmi melarang warganya untuk mengenakan hijab, meskipun negara tersebut mayoritas muslim. Larangan ini tertuang dalam undang-undang terbaru yang disahkan oleh Majlisi Milli, majelis tinggi parlemen Tajikistan, pada Kamis (20/6) pekan lalu. Dilansir dari Euronews, Jumat (28/6/2024), undang-undang ini telah menimbulkan kontroversi dan mengejutkan banyak pihak.
Tajikistan adalah negara dengan populasi sekitar 10 juta jiwa, dan berdasarkan sensus terakhir tahun 2020, sekitar 96 persen penduduknya adalah muslim. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pengesahan undang-undang yang melarang pemakaian hijab ini dinilai sangat mengejutkan dan memicu banyak perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat internasional.
Larangan Mengenakan Hijab dan Pakaian Asing
Undang-undang baru ini melarang wanita di Tajikistan untuk mengenakan "pakaian asing" yang termasuk hijab atau jilbab, yang merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan oleh perempuan Muslim. Sebagai gantinya, warga Tajikistan dianjurkan untuk mengenakan pakaian nasional negara tersebut. Pemerintah juga menetapkan hukuman bagi yang melanggar undang-undang ini, dengan besaran denda yang bervariasi tergantung pada status pelanggar.
- Bagi warga negara biasa yang melanggar, denda yang dikenakan sebesar 7.920 Somoni Tajikistan (sekitar Rp 12 juta). Pejabat pemerintah yang melanggar undang-undang ini akan dikenakan denda sebesar 54.000 Somoni (sekitar Rp 82,6 juta), sementara tokoh keagamaan yang melanggar akan dikenakan denda sebesar 57.600 Somoni (sekitar Rp 88 juta).
Alasan Pemerintah Tajikistan
Pemerintah Tajikistan menjelaskan bahwa undang-undang ini disahkan untuk "melindungi nilai-nilai budaya nasional" dan "mencegah takhayul dan ekstremisme". Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon, dalam pernyataannya menegaskan bahwa dirinya ingin menjadikan Tajikistan sebagai negara yang "demokratis, berdaulat, berdasarkan hukum dan sekuler".
Presiden Rahmon bahkan mengutip kalimat pembuka dalam Konstitusi Tajikistan tahun 2016 yang menganjurkan masyarakat untuk "mencintai Tuhan dengan hati". Larangan berhijab ini dinilai sebagai langkah untuk memperkuat identitas nasional dan mengurangi pengaruh luar yang dianggap tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Tajikistan.
Dampak Terhadap Praktik Keagamaan dan Tradisi
Larangan ini tidak hanya berdampak pada kebebasan beragama tetapi juga mempengaruhi berbagai praktik keagamaan dan tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad di Tajikistan. Salah satu tradisi yang akan terdampak adalah "iydgardak", di mana anak-anak mendatangi rumah-rumah untuk mengumpulkan uang saku pada Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini merupakan bagian integral dari perayaan Idul Fitri di Tajikistan dan banyak yang khawatir bahwa larangan ini akan merusak esensi dan semangat dari tradisi tersebut.
Reaksi Masyarakat dan Komunitas Internasional
Pengesahan undang-undang ini telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Tajikistan dan komunitas internasional. Banyak yang mengkritik langkah ini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Organisasi hak asasi manusia dan kelompok-kelompok advokasi telah menyerukan agar pemerintah Tajikistan meninjau kembali undang-undang ini dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebebasan individu.
Penutup
Larangan berhijab di Tajikistan mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatur penampilan dan perilaku warganya dengan alasan melindungi nilai-nilai budaya nasional. Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara menjaga identitas nasional dan menghormati kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Seiring berjalannya waktu, dampak dari undang-undang ini akan terlihat lebih jelas, baik dalam kehidupan sehari-hari warga Tajikistan maupun dalam hubungan internasional negara tersebut.
Editor : Azril Arham