BANYUWANGI,Radarbangkalan.id – Usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menambah jumlah kapal penyeberangan di lintasan Ketapang–Gilimanuk menuai respons kritis dari pelaku usaha transportasi laut. Menurut Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), penambahan kapal bukanlah solusi utama atas kemacetan penyeberangan yang kerap terjadi.
Ketua Bidang Tarif dan Usaha Gapasdap, Rahmatika, menegaskan bahwa akar permasalahan sebenarnya adalah keterbatasan jumlah dermaga di Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) dan Gilimanuk (Bali). Ia menjelaskan, dari total 56 kapal yang tersedia saat ini, hanya sekitar 28 kapal yang bisa beroperasi karena terbatasnya fasilitas sandar.
“Menambah kapal tidak otomatis meningkatkan kapasitas angkut. Justru akan menambah antrean kapal karena dermaganya tidak cukup,” ujar Rahmatika, Senin (28/7).
Kemacetan 40 Kilometer Akibat Kapal LCT Dihentikan
Sebelumnya, kemacetan panjang sempat terjadi akibat penghentian sementara operasional 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kementerian Perhubungan. Antrean kendaraan, terutama truk logistik, sempat mengular hingga 40 kilometer dan memicu keluhan masyarakat yang viral di media sosial.
Setelah kapal-kapal tersebut kembali beroperasi, kondisi antrean mulai terurai. Namun Gubernur Khofifah tetap menyarankan penambahan kapal sebagai langkah antisipasi lonjakan kendaraan, terutama saat Tol Probowangi dibuka.
Gapasdap Usulkan Tambah Dermaga, Bukan Kapal
Menurut Gapasdap, solusi yang tepat dan berkelanjutan adalah dengan penambahan dermaga baru di kedua pelabuhan. Rahmatika menyebut, penambahan minimal dua pasang dermaga atau maksimal lima pasang dermaga akan mampu mengaktifkan kapal-kapal yang saat ini menganggur.
“Kalau ada tiga pasang dermaga baru saja, bisa langsung operasikan 12 kapal tambahan. Itu jauh lebih efisien daripada beli kapal baru yang belum tentu bisa digunakan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung soal efisiensi anggaran dan meminta Dinas Perhubungan Jawa Timur untuk tidak hanya mengandalkan laporan atau informasi viral, tetapi turun langsung ke lapangan melihat situasi terkini.
“Sekarang antrean sudah nol. Kepala dinas harus cek langsung ke lokasi, jangan hanya mengandalkan berita viral yang belum tentu akurat,” pungkasnya.
Editor : Mohammad Sugianto