Oleh: Ir. Supai M Noor, MM (Ketua Kadin Kab. Bangkalan)
Angkanya megah: Rp2,6 triliun. Itulah APBD Bangkalan tahun ini. Tapi ketika dibuka per pos, semuanya jadi seperti sandiwara lama yang tak pernah ditulis ulang. Belanja pegawai: Rp1 triliun. Hampir 40 persen dari total anggaran. Untuk menggaji pegawai, pejabat, dan semua birokrasi yang sebagian besar — maaf — hanya memanaskan kursi dan mengulang-ulang rapat.
Lalu kita tengok pendapatan asli daerahnya. Hanya Rp. 488 miliar. Bahkan tak cukup menutup biaya gaji. APBD kita gemuk. Tapi PAD-nya kurus, ceking, kekurangan gizi. Dan inilah rinciannya:
- Pajak daerah: Rp120 miliar.
Ini termasuk pajak restoran atau rumah makan, hotel, reklame, hiburan, dan seterusnya.
Padahal rumah makan di Bangkalan menjamur. Tapi kontribusinya kecil. Kenapa? Bocor? Tak tergali? Atau disengaja tak ditarik?
- Retribusi daerah: Rp360 miliar.
Angka yang tampak besar, tapi sayangnya bisa jadi mungkin lebih banyak fiktifnya daripada realisasinya.
Padahal Kota Bangkalan kerap dicap sebagai “Kota Seribu Parkir”. Saking menjamurnya. Tapi pendapatan parkir tak sampai sepersepuluh potensinya. Parkir liar di mana-mana. Parkir resmi tak jelas setornya. Ini bukan potensi. Ini kebocoran yang dibiarkan. Belum lagi retribusi pasar yang mungkin lebih deras bocornya.
- Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp5 miliar.
Apa itu? Dividen dari BUMD yang nyaris tak terdengar suaranya. Aset ada, tapi tidur. Badan usaha ada, tapi tak produktif. Kenapa tak dibubarkan saja kalau hanya menyumbang 0,2 persen APBD?
- Lain-lain PAD sah: Rp2 miliar.
Angka ini seperti receh kembalian belanja. Tak usah dibahas panjang. Pertanyaannya sederhana: Dengan PAD seperti itu, bagaimana mungkin Bangkalan bisa mandiri?
Bahkan untuk menggaji sendiri saja tak cukup. Solusinya? Bukan menambah pajak, tapi mengelola yang ada. Bukan menambah OPD, tapi memperkecil birokrasi yang boros.
Parkir dan pajak kuliner ditarik dengan sistem digital. Sisir disemua lini. Tak bisa lagi pakai sistem setor manual. Uang banyak menguap sebelum masuk kas daerah. Evaluasi total BUMD dan aset tidur.
Bicara soal BUMD, Saya kira dengan 5 BUMD yang ada dibangkalan ini yaitu PERUMDA BPR Bangkalan, PUDAM Sumber Sejahtera Bangkalan, PT Sumber Daya Bangkalan (PTSDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur dan PD Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sudah seharusnya jadi mesin pertumbuhan. Bukan sekadar simbol.
Mungkin bisa kelola pasar, bisa kerjasama air bersih, bahkan energi. Kalau bisa tiru Danantara. Investasi di pengelolaan PDAM, bahkan ambil bagian mengelola pasar. Ada sinergitas antara BUMD satu dengan yang lainnya.
BUMD Tak bisa lagi terus disubsidi. Disisi lain, Reformasi belanja pegawai.
Apakah memang butuh sebanyak itu? Apakah mereka produktif? Atau hanya simbol “pekerjaan tetap” yang kinerjanya tidak diukur?
Kita butuh APBD yang membiayai pembangunan, bukan cuma penggajian.
Butuh PAD yang kuat, bukan hanya anggaran dari pusat yang menguap di tengah jalan.
Karena jika ini terus dibiarkan, Bangkalan akan tetap begini:
Kota besar dengan anggaran besar, tapi tak berani membenahi kebocoran kecil.
Bangkalan akan jadi daerah dengan potensi emas, tapi wajahnya tetap tembaga.
Sebab yang dipoles hanya birokrasi. Bukan keberanian untuk berubah. Salam Settong Dhere!
Editor : Mohammad Sugianto